Ekonomi Islam

Membangun Paradigma Ekonomi Perspektif Islam

Dinar dan Dirham VS Mata Uang Kertas (II), Emas dan Perak, Mata Uang Hakiki

HTI-Press. Sepanjang sejarah manusia aneka alat tukar telah digunakan, mulai dari yang paling sederhana seperti bahan makanan, kulit binatang, tembakau, logam kertas hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk uang tersebut, emaslah yang paling banyak diminati. Hal ini karena dari sisi fisik emas memiliki keunggulan dari jenis mata lainnya, antara lain:

Pertama, emas lebih tahan lama dibandingkan komoditas lain termasuk dengan sejumlah jenis logam sendiri. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski emas tenggelam ke dalam lautan bergaram misalnya namun ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan.[1] Emas yang telah diproduksi ratusan tahun silam nilainya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. Tak heran jika emas merupakan sarana penyimpan kekayaan (store of value) yang paling baik. Bandingkan dengan komoditas lain seperti kertas meski dapat digunakan sebagai media tukar (medium of exchange) namun ia tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu lama.[2]

Kedua, emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi (diversiblity) dalam ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat tersebut ia dapat menjadi alat tukar yang dapat diubah menjadi sesuatu yang berguna kapan saja dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang hari berikutnya.[3]

Ketiga, emas merupakan komoditas yang bernilai tinggi (luxury good). Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meski ukurannya kecil. Oleh karena itu seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran besar. Nilai satu ounce emas misalnya setara dengan setengah ton lempeng besi.[4] Emas juga berbeda dengan mata uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara dimana nilai intrinsiknya jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai emas ditopang oleh fisiknya sendiri.

Keempat, emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas (universally) oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan sebagai alat tukar. Bandingkan misalnya dengan dolar AS, meski telah menjadi mata uang internasional, namun tetap saja ia kalah pamor dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini mau menerima dolar sebagai alat transaksi apalagi ketika perekonomian AS mengalami ketidastabilan.

Kelima, emas bersifat langka. Ia tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan tehnologi percetakan yang terus berkembang membuat uang kertas begitu mudah untuk ditiru.[5]

Dengan keunggulan fisik tersebut tak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama baik di masa primitif maupun di masa modern telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh baik sebagai alat tukar (medium of transaction) maupun sebagai penyimpan kekayaan (store of value).

Keunggulan Moneter

Dari sisi moneter standar mata uang emas juga memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas (fiat money), diantaranya:

Pertama, inflasi rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat menambah pasokan uang dengan bebas. Akibatnya supply mata uang akan terkendali. Uang hanya bertambah seiring dengan bertambahnya cadangan emas negara. Dengan demikian inflasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan uang sebagaimana pada sistem mata uang kertas (fiat money) tidak terjadi. Memang tak dapat dipungkiri bahwa inflasi bisa saja terjadi ketika ditemukan cadangan emas dalam jumlah besar. Namun keadaan tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi dan orang yang memiliki emas tidak langsung melempar emasnya ke pasar.

Keampuhan mata uang mengendalikan inflasi telah dibuktikan oleh Jastram, (1980) seorang profesor dari University of California. Ia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi pada standar emas (gold standard) paling rendah dari seluruh rezim moneter yang pernah diterapkan termasuk pada rezim mata uang kertas (fiat standard). Sebagai contoh dari tahun 1560 hingga 1914 indeks harga (price index) Inggris tetap konstan dimana inflasi dan deflasi nyaris tidak ada. Demikian pula tingkat harga di AS pada tahun 1930 sama dengan tingkat harga pada tahun 1800.

Kedua, di dalam rezim standar emas, nilai tukar antar negara relatif stabil sebab mata uang masing-masing negara tersebut dsandarkan pada emas yang nilainya stabil. Pertukaran antara mata uang yang dijamin oleh emas dengan mata uang kertas negara lain yang tidak dijaminan emas juga tidak menjadi masalah. Hal ini karena nilai mata uang yang dijamin emas tersebut ditentukan oleh seberapa besar mata uang kertas tadi menghargai emas. Nilai emas memang bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran, namun ketika emas dijadikan uang maka masing-masing negara akan menjaga cadangan emas mereka. Dengan demikian supply mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil.

Ketiga, kestabilan nilai tukar membuat transaksi perdagangan barang dan jasa (seperti traveling), transaksi modal dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Nilai transaki di masa yang akan datang dapat diprediksi lebih akurat sebab nilai tukar mata uang relatif stabil. Seorang importir dapat melakukan pemesanan barang di masa mendatang tanpa perlu melakukan lindung nilai tukar (hedging). Demikian pula seorang eksportir dapat melakukan ekspansi usaha tanpa perlu khawatir di masa akan datang nilai ekspor akan terganggu akibat nilai tukar yang tidak stabil. Dengan demikian standar emas melindungi pelaku ekonomi dari miskalkulasi kegiatan ekonomi (economic miscalculation) yang merupakan penyakit mata uang kertas (fiat money).

Demikian pula kestabilan mata uang emas membuat nilai utang luar negeri baik dalam jangka panjang ataupun pendek, juga relatif stabil. Hal ini karena perubahan kurs yang fluktuatif tidak terjadi sebagaimana dalam standar mata uang kertas. Bandingkan misalnya saat ini ada sekitar 22 miliar dolar utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 2009 dengan asumsi kurs APBN Rp. 9100/dolar. Jika nila rupiah berada pada angka Rp 12.000/dolar seperti rerata belakangan ini, maka tambahan utang akibat perubahan kurs tersebut naik sebesar Rp. 55 triliun. Angka yang cukup besar.

Iklim yang stabil tersebut menjadikan kegiatan perdagangan meningkat dengan drastis. Keunikan ini telah dibuktikan oleh Taylor seorang peneliti IMF yang menyimpulkan bahwa sepanjang sejarah implementasinya, standar emas telah memberikan kestabilan nilai tukar. Dampaknya, transaksi perdagangan tumbuh dengan pesat.[6]

Keempat, standar emas memiliki mekanisme untuk menjaga neraca pembayaran setiap negara agar tetap dalam keadaan equilibrium. Mekanisme yang dipopulerkan oleh David Hume (1711-1776) pada abad ke-18 tersebut disebut mekanisme price-specie-flow adjusment. Proses mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika suatu negara, Indonesia misalnya meningkatkan supply uang kertasnya yang dibacking emas maka inflasi di negara tersebut akan naik yakni harga-harga secara umum lebih mahal. Tingginya harga-harga di dalam negeri dibandingkan harga-harga di luar negeri seperti Malaysia menyebabkan ekspor menurun akibat harganya yang kurang kompetitif. Pada yang sama impor meningkat karena reatif lebih murah. Akibatnya Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran (balance of payment). Defisit ini kemudian dibayar dengan penyerahan emas kepada Malaysia. Dengan mengalirnya emas tersebut menyebabkan harga barang di Indonesia kembali turun sehingga lebih murah dari sebelumnya. Ekspor pun meningkat sebaliknya impor menurun. Dengan demikian defisit neraca pembayaran Indonesia terkoreksi dengan sendirinya (automatic adjustment).[7]

Menjawab Keberatan

Sejumlah kalangan mempertanyakan kehandalan mata uang emas mulai dari tataran teknis, ekonomis, politis hingga yang bertaraf ideologis. Salah satu keberatan yang cukup dominan adalah apakah persediaan emas cukup jika dikonversikan dengan jumlah uang yang beredar seperti di Indonesia atau bahkan di dunia?

Secara singkat, ada beberapa argumen yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini diperkirakan jumlah emas dipermukaan bumi yang telah diproduksi mencapai 5 miliar ons. Di sisi lain jumlah uang yang beredar baik berupa uang kartal (uang kertas dan koin) ditambah dengan uang giral (bank deposits) atau dikenal dengan M1 nilainya sekitar 30 triliun dolar. Jika harga emas saat ini USD 6,000/ons, maka nilai supply emas tersebut cukup untuk menggantikan peran uang kertas. Untuk membeli barang seharga 1 dolar misalnya cukup dengan 0,0002 oz emas.[8]

Belum lagi ketika perak juga dijadikan sebagai mata uang resmi yang di dalam Islam dikenal dengan istilah dirham, ketersedian uang untuk kegiatan ekonomi akan sangat memadai. Untuk menutupi kebutuhan transaksi yang nilainya lebih kecil, cukup diatasi dengan pencetakan dirham dalam berbagai ukuran. Larangan menimbun emas dan perak (kanz/hoarding) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam menjadi sangat relevan agar perputaran emas dan perak sebagai uang terus berjalan.

Alasan lain adalah dalam standar emas pertumbuhan supply uang bergerak secara bebas seiring dengan pertambahan dan penyusutan jumlah emas. Nilai mata uang emas secara alamiah menentukan berapa besar daya beli yang dikandungnya terhadap barang dan jasa yang ada (purchasing power). Tidak menjadi masalah apakah nilai kekayaan direpresentasikan dengan unit uang yang besar atau kecil, banyak atau sedikit. Sebab yang penting adalah uang tersebut memiliki daya beli yang tinggi. Justru yang menjadi masalah adalah ketika jumlah unit uang terus bertambah, sementara nilai kekayaan secara riil tidak bertambah bahkan merosot. Hal ini karena daya beli uang (purchasing power) akan terus merosot akibat digerogoti inflasi. Tidak terasa semakin lama, makin banyak jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama.[9]

Di sisi lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Meera, bahwa ketika sejumlah negara telah menggunakan emas sebagai alat tukar dan menjalin kerjasama dengan efektif, maka jumlah uang yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu besar dari yang dibayangkan. Sebagai contoh, ketika nilai ekspor Indonesia selama setahun ke Malaysia sebesar Rp 10 triliun dan masa yang sama mengimpor dari negara tersebut sebesar Rp 9 triliun, maka uang emas yang dibutuhkan secara riil bukan 19 triliun namun hanya 1 triliun (Rp 10 triliun-Rp 9 triliun). Semakin banyak negara yang bekerjasama maka kebutuhan emas akan semakin sedikit. Transaksi emas lintas negara dapat difasilitasi dengan pendirian semacam Bank Kustodian yang mencatatat pergerakan ekspor dan impor masing-masing negara sekaligus dapat difungsikan sebagai penyimpan stok cadangan emas. Emas hanya ditransfer kedalam kurun waktu tertentu, misalnya setiap akhir tahun.

Hal lain yang patut dicatat bahwa besarnya nilai transaksi perdagangan dewasa ini lebih banyak yang bergerak di sektor non riil daripada di sektor riil sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Saat ini misalnya total obligasi yang diperdagangkan di dunia mencapai 45 triliun dollar, saham sebesar 51 triliun dollar dan pasar derivatif diperkirakan sebesar 480 triliun dollar. Nilainya setara dengan 30 kali ukuran ekonomi AS atau 12 kali ukuran ekonomi dunia.[10] Tentu uang yang bergerak pada sektor tersebut tak perlu ada ketika negara melarang transaksi yang bersifat spekulatif sebagaimana yang berkembang pada sistem kapitalisme saat ini.

Walhasil menolak mata uang emas dan terus mempertahankan mata uang kertas, hanyalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran faktual akan keunggulan emas dan perak. Disamping tentunya sikap tersebut merupakan pengabaian terhadap kewajiban yang telah ditetapakan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.bersambung (Muhammad Ishak, Lajnah Tsaqafiyah)



[1] Ahamed Kameel Mydin Meera, Theft of Nations Returning to Gold, Pelanduk Publications. 2004. hal. 72

[2] Jack Weatherford, Sejarah Uang, Bentang Pustaka. 2005, hal. 16

[3] Glyn Davies, History of Money from Ancient Times to the Present Day.2006

[4] Alan Grenspan, Gold and Economic Freedom. 1966. http://www.gold-eagle.com/greenspan041998.html

[5] Ahamed Kameel, op cit. hal.72

[6] Alan Taylor. Global Finance: Past and Present. Finance and Development, IMF. 2004

[7] Murray N. Rothbard, What has Government do with our money?1990

[8] Hasil diskusi penulis dengan Robert Blumen, kolumnis moneter di Ludwidg Van Moses Institute dan pegiat gold coin standard.

[9] Hans F. Sennholz, No Shortage of Gold. The Freeman Vol. 23 No. 9. September 1973

[10] Adnan Khan. The Global Credit Crunch dan The Crisis of Capitalism, hal 25

20 Januari, 2009 Posted by | Moneter | Tinggalkan komentar

Dinar Dan Dirham VS Fiat Money: Bahaya Mata Uang Kertas (Fiat Money) (1)

HTI-Press. Rupiah terus anjlkok hingga menembus 12 ribu rupiah per dollar. Bahkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang bertanggungjawab menjaga kestabilan rupiah mengaku kesulitan menjaga nilai tukar rupiah. Intervensi pasar yang dilakukan lembaga tersebut tidak membantu memperkuat nilainya. Berdasarkan data BI cadangan devisa BI per 31 Oktober telah merosot US$ 6,528 miliar atau Rp 71 triliun (dengan kurs 11 ribu) dibandingkan cadangan devisa per akhir September sebesar US$ 57,108 miliar.[1] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 28 /PBI/2008 yang membatasi transaksi pembelian dollar untuk tujuan spekulasi yang dikeluarkan beberapa waktu lalu tak banyak menolong.
Indonesia tidak sendirian ditimpa fluktuasi nilai tukar akibat pergerakan capital yang liar pasca meledaknya krisis finasial AS. Seluruh mata uang negara-negara emerging market seperti krona Islandia, rand Afrika hingga won Korsel mengalami hal serupa. Di sejumlah negara bahkan penurunannya telah mencapai 80 persen sejak awal tahun. [2]
Fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar yang sangat tajam ini tak pelak menjadikan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan ekspor impor menjadi tidak menentu. Bagi perusahaan termasuk pemerintah yang memiliki utang ke pihak asing dengan kurs mengambang maka nilai utangnya semakin tinggi. Demikian pula impor bahan baku produksi, barang modal dan konsumsi semakin tinggi. Sejumlah industri yang masih bergantung pada bahan impor terseok-seok. Bahkan di sejumlah daerah sejumlah industri sudah tutup.
Ketidakpastian juga dialami oleh eksportir. Meski menanggguk untung di tengah melemahnya rupiah dimana nilai ekpor mereka naik, namun dalam jangka panjang fluktuasi nilai tukar rupiah tetap saja tidak sehat bagi perkembangan usaha mereka. Ekspektasi bisnis sulit dipredisi dengan tepat. Ketika pendapatan mereka naik tajam akibat pelemahan rupiah maka mereka akan terdorong meningkatkan investasi untuk meningkatkan skala produksi dengan harapan keuntungan akan semakin berlipat. Namun ketika nilai tukar rupiah kembali menguat investasi mereka malah menghasilkan kerugian.
Akhir Bretton Woods
Persoalan ekonomi akibat tidak stabilnya nilai tukar yang bergerak fluktuatif telah berlangsung sejak sistem moneter yang diterapkan di dunia ini adalah fiat currency, dimana mata uang kertas yang tidak ditopang emas dijadikan sebagai alat tukarnya. Pada era sebelumnya hingga hancurnya Bretton Woods Agreement, peredaran mata uang masih dikaitkan dengan emas. Pada perjanjian tersebut ditetapkan bahwa mata uang suatu negara harus ditopang oleh cadangan dolar, sementara dollar sendiri yang diedarkan oleh AS juga ditopang oleh emas. Dengan demikian pertumbuhan supply dollar akan ditentukan seberapa besar cadangan emas AS.
Namun sistem tersebut dibubarkan oleh AS. Pasalnya AS terus mencetak dollar untuk meningkatkan belanja fiskalnya diantaranya untuk membiayai perang Vietnam. Defisit anggarannya makin membesar sementara rasio antara supply dollar dan cadangan emasnya terus merosot. Pada periode tersebut stok emas AS merosot dari 20 milar dollar menjadi hanya 9 miliar Dollar. AS kemudian mengalami defisit cadangan emas.[3]
Negara-negara lain khususnya negara-negara Eropa Barat dan Jepang sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut diwajibkan menjaga cadangan dollarnya dan menggunakannya sebagai dasar untuk meningkatkan supply mata uang dan kredit di dalam negeri. Padahal semakin hari nilai dollar terus merosot (undervalue) sementara nilai mata uang mereka terus menguat (overvalue). Keadaan ini merugikan mereka sebab nilai ekspor mereka menjadi lebih mahal sehingga pertumbuhan ekonomi mereka merosot.
Akibat beban tersebut negara-negara Eropa secara massif kemudian menukarkan cadangan Dollar mereka dengan emas. AS kemudian tidak berdaya mempertahankan paritas nilai dollar pada emas, sebesar 35 dollar per ons emas. Pada awal 1971, kewajiban dollar telah mencapai lebih dari 70 miliar dollar sementara cadangan emasnya hanya 12 miliar Dollar.[4]
Puncaknya pada tanggal 15 Agustus 1971, secara unilateral dan tanpa berkonsultasi dengan negara-negara aliansi dan IMF, AS menghentikan berlakunya Bretton Woods Agreement yang telah digagas sejak tahun 1942. Sejak saat itulah emas tidak lagi menjadi backing mata uang dunia. Era tersebut selanjutkan dikenal dengan era mata uang kertas (fiat money) dimana dollar sebagai panglimanya.
Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhany, secara politis langkah yang dilakukan oleh AS untuk menghentikan pengkaitan Dollar dengan emas adalah didorong oleh keinginan AS untuk memposisikan dollar sebagai standar moneter internasional hingga menguasai pasar moneter internasional. Oleh karena itu standar emas kemudian dianggap tidak lagi dapat dipergunakan di dunia. Standar moneter Bretton Woods kemudian hancur dan kurs pertukaran mata uang terus berfluktuasi. Dari sinilah muncul berbagai kesukaran dalam mobilitas barang, uang dan orang. [5]
Sejak saat itu mata uang dunia menjadi tidak stabil. Mata uang AS dan seluruh dunia terus bergolak. Fluktuasi tingkat nilai tukar menjadi sulit untuk diprediksi bahkan kadangkala bergerak secara ekstrim. Belum lagi inflasi terus membumbung akibat percetakan mata uang kian tak terkendali. Suatu keadaan yang sangat meresahkan para pelaku ekonomi. Inilah diantara konsekuensi yang ditimbulkan oleh mata uang fiat.
Masalah Mata Uang Kertas (Fiat Money)
Secara sederhana kemunculan uang kertas mulanya adalah sebagai representasi dari komoditas khsususnya emas. Hal ini dilakukan akibat sulitnya untuk melakukan transaksi dengan membawa emas khususnya pada barang-barang yang bernilai tinggi. Orang akan menerima uang representasi tersebut sebab ada jaminan dari pihak yang mengeluarkan kertas tersebut dalam hal ini pemerintah bahwa kertas tersebut dapat ditukar emas senilai dengan yang dinyatakan dalam kertas tersebut. Pemegangnya dapat menukar uang tersebut kapanpun dan berapapun ia mau. Namun perlahan-lahan negara justru mengeluarkan kertas jauh lebih banyak dari emas yang mereka miliki. Akibatnya kertas-kertas tersebut tak lagi cukup untuk dikonversi dengan emas. Akhirnya masyarakat dipaksa untuk menggunakan kertas tersebut sebagai alat transaksi.
Dalam sejarah moneter dunia dijumpai bahwa penggunaan mata uang kertas yang tidak ditopang (backed) oleh komoditas seperti emas menyebabkan sejumlah masalah yang sangat serius dalam perekonomian. Diantara masalah tersebut adalah:
Pertama, mata uang kertas menyebabkan inflasi yang tinggi. Akibatnya nilai uang terus merosot.
Sebagai contoh, pada awal abad ke-9, Cina mengedarkan uang kertas—sekaligus sebagai negara pertama yang menggunakan uang kertas—untuk mengganti tembaga yang saat itu mengalami kelangkaan. Cina telah memproduksi mata uang kertas yang sama sekali tidak ditopang oleh emas atau komoditas lainnya. Namun alih-alih membenahi perekonomiannya, pada tahun 1051 justru Cina terjerembab pada tingkat inflasi yang sangat tinggi akibat produksi uang kertas yang terus berlangsung.[6]
Hal yang sama juga terjadi di Inggris tahun 1914 ketika Bank of England menerbitkan uang kertas yang sama sekali tidak ditopang oleh emas. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membiayai angkatan perang pemerintah. Pertumbuhan uang (money base) Inggris pada masa perang tersebut naik hingga 41,2 persen. Dampaknya mudah ditebak. Inflasi membumbung hingga mencapai 13,5 persen. Kondisi tersebut memaksa Inggris dan sejumlah negara lainnya kembali pada standar emas (gold exchange rate)
Demikian pula pasca berkecamuknya Perang Dunia I, dunia modern menyaksikan bahaya dari fiat money yang dikeluarkan tanpa ditopang oleh emas. Beberapa saat sebelum perang, Bank Sentral Jerman membuat keputusan untuk menghentikan konvertibilitas mark dengan emas. Uang kertas mark selanjutnya dapat diterbitkan tanpa batas untuk membiayai angkatan perang Jerman. Akibat emas tidak dijadikan jangkar (anchor) membuat nilai mata uang negara tersebut paling rendah di dunia. Pada akhir tahun 1923 harga di negara tersebut dapat melonjak dua kali lipat hanya dalam hitungan jam. Harga sepotong roti misalnya bisa mencapai 200 miliar mark. Bahkan ibu-ibu rumah tangga menjadikan uang kertas mark sebagai kayu bakar karena nilainya jauh lebih rendah dari kayu bakar itu sendiri!
Indonesia pun pernah merasakan dampak buruk dari penggunaan mata uang kertas. Pada tahun 1965 akibat tingginya defisit anggaran pemerintah Indonesia dan hyperinflasi yang mencapai 635,3 %, pemerintah melalui bank Indonesia melakukan pemotongan nilai uang (sanering) dari Rp. 1.000,- menjadi Rp.1,-. Kebijakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden No.27 tahun 1965 yang diberlakukan pada tanggal 13 Desember 1965. Bisa dibayangkan kekayaan orang saat itu terpangkas hampir 1.000 kali lipat (Singgaling dkk, 2004).
Tak heran jika Robert Mundell (1997) seorang ekonom yang pernah meraih Nobel, mengatakan bahwa terus membanjirnya uang kertas tanpa didukung oleh likuiditas akan memicu terjadinya resesi ekonomi. Alasannya hingga saat ini Bank Sentral AS terus meningkatkan pertumbuhan supply dollar. Dengan membanjirnya uang kertas dan kredit, maka harga barang dan jasa (inflasi) akan semakin tinggi dan sangat mungkin suatu saat berubah menjadi hyperinflasi.
Kedua, legitimasi mata uang kertas sangat rapuh sebab ia sama sekali tidak disandarkan pada komoditas yang bernilai seperti emas dan perak. Ia hanya ditopang oleh undang-undang yang dibuat pemerintahan suatu negara. Jika keadaan politik dan ekonomi negara tersebut tidak stabil maka tingkat kepercayaan terhadap mata uangnya juga akan menurun. Para pemilik uang akan beramai-ramai beralih ke mata uang lain atau komoditas yang dianggap bernilai sehingga nilai uang tersebut terpuruk.
Sebagai contoh ketika terjadi kegoncangan pasar modal (market crash) yang mengakibatkan depresi pada tahun 1929, orang-orang di seluruh dunia mulai menampakkan ketidakpercayaannya terhadap uang kertas sehingga mereka berlomba-lomba menimbun (hoarding) emas dan meninggalkan mata uang mereka. Di AS, nilai dolar makin kritis sehingga Presiden Rosevelt tidak memiliki pilihan kecuali menghentikan produksi mata uang emas dan memenjarakan orang yang menyimpan emas dan mengenakan denda dua kali dari emas yang disimpan.[7]
Ketiga, uang kertas telah menjadi sumber pemasukan peerintah yang paling mudah. Dengan biaya produksi yang sangat rendah dibanding nilai nominal yang dikandungnya, mereka dengan mudah mencetak uang-uang kertas (di sejumlah negara dilakukan oleh Bank sentral). Uang tersebut kemudian ‘dipaksakan’ kepada rakyat untuk diterima sebagai alat tukar. Dengan menukarkan menukarkan uang tersebut dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh rakyatnya, pemerintah dapat menikmati hasil keringat rakyatnya dengan mudah. Dengan kata lain mata uang kertas telah menjadi alat pemerasan negara terhadap rakyatnya. Rakyat kemudian menjadi korban dengan inflasi yang tinggi.
Penerimaan pemerintah Argentina misalnya dari pencetakan uang baru pada tahun 1985-1990, diperkirakan mencapai 54 persen dari total pendapatannya. Bahkan pada tahun 1987 mencapai 86%. Akibatnya nilai peso terus melemah dan menjadi tidak stabil. Rakyat Argentina kemudian enggan menggunakan peso dan lebih memilih menggunakan dollar AS yang nilainya dianggap lebih stabil (Abdullah, 2006).
Hal yang sama juga dirasakan oleh rakyat Afganistan ketika berada di bawah rezim Rabbani. Pada masa sebelumnya nilai tukar resmi mata uang Afganistan adalah 50 afgani per dollar AS dengan pecahan terbesar 1.000 afgani. Pada musim panas 1991 nilai tukar tersebut telah mencapai 1.000 afgani per dollar. Pemerintah kemudian mengeluarkan pecahan uang baru yang bernominasi 5.000 afgani dan kemudian 10.000 afgani. Hasilnya setiap kali mata uang tersebut diterbitkan maka nilai mata uang tersebut terus melorot. Pada bulan September 1996 ketika Kabul jauh di tangan pasukan Taliban, mata uang afgani diperdagangkan dengan nilai 17.800 per dollar. Bahkan di pusat pemerintahan Mazari Sharif—daerah yang dikuasi oleh Abdul Rasyid Dostum yang berpisah dengan Rabbani pada tahun 1994—nilai afgani mencapai 25.600 per dollar.
Rakyat Pakistan juga menjadi korban dari penggunaan fiat money ini. Pada tahun 1991-1996 pertumbuhan jumlah uang beredar di negara tersebut mencapai 10,6 persen. Selama periode tersebut pemerintah Pakistan diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar 97,173 miliar rupee hanya dari pencetakan uang kertas dan pecahan logam (Abdullah, 2006).
Keempat, penggunaan mata uang kertas menciptakan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi.
Hal ini dirasakan setelah berakhirnya Bretton Woods, dimana negara-negara kuat yang memiliki mata uang yang dperdagangkan secara internasional dengan mudah memperoleh kekayaan negara-negara lain hanya dengan mencetak uang. Dengan mencetak lembaran-lembaran kertas dengan ukuran dan gambar dan tanda tertentu, mereka daapt mengambil keutungan berlipat-lipat dengan membeli apa saja yang nilai barangnya (intrinsic value) jauh lebih tinggi dari uang biaya produksi uang mereka. Mekanisme ini dikenal dengan istilah seignorage uang fiat. Seignorage berarti keuntungan yang diperoleh dalam memproduksi uang akibat perbedaan antara nilai nominal (face-value) suatu mata uang dengan biaya memproduksi uang tersebut (intrinsic value).
Sebagai contoh biaya untuk memproduksi uang kertas 100 dollar adalah 20 sen maka seignorage-nya sebesar 99.80 dollar. Dengan kata lain setiap kali AS mencetak satu lembar uang 100 dollar, maka ia akan mendapatkan keuntungan 99,80 dollar. Federal Reserve, bank sentral AS telah menikmati seignorage yang sangat besar dengan mengeluarkan dollar sejak mata uang tersebut menjadi cadangan mata uang internasional yang paling dominan. Dollar memiliki daya beli yang kuat di luar AS sehingga dengan leluasa AS memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mencetak Dollar.[8]
Dengan kemampuan mencetak dollar pemerintah AS dapat membeli dari seluruh dunia apapun yang mereka inginkan.[9] Sebagai mata uang internasional dollar dapat terus dicetak oleh AS berapapun yang ia kehendaki untuk membiayai kebijakan fiskalnya termasuk membiayai politik luar negerinya. Untuk Perak Irak misalnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Joseph E Stiglitz di dalam bukunya The Three Trillion Dollar War nilainya lebih dari 3 triliun dollar.
Barang dan jasa yang diproduksi oleh negara-negara lain terus mengalir ke negara tersebut jauh diatas nilai ekspornya. Akibatnya defisit neraca perdagangan AS bulan Agustus 2008 misalnya telah mencapai lebih dari 66 miliar dollar. Pada bulan Agustus 2008 defisit pemerintah federal telah mencapai 706,9 miliar dollar. Defisit tersebut kemudian dibayar dengan utang dalam nominasi dollar. Kini utangnya telah mencapai 10,024 tiliun dollar.[10]
Di sisi lain negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang justru mengalami kerugian yang luar biasa akibat praktek seignorage ini. Salah satu contoh yang paling nyata adalah pembelian minyak oleh AS sebesar 12 juta barrel per hari untuk menutupi defisit produksinya. Sebagian besar minyak tersebut dibeli dari Arab Saudi dengan hanya mencetak Dollar baru yang kemudian ditransfer ke rekening pemilik perusahaan minyak Arab Saudi. Meski Arab Saudi dapat membeli barang lain dengan lembaran-lembaran dollar tersebut namun pada faktanya tetap saja biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi dan penambangan minyak jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembuatan Dollar AS.
Kelima, mata uang kertas telah mendorong gelembung ekonomi yang dapat berujung pada ledakan ekonomi.
Setiap tahunnya AS harus menjual sekitar 1,5 miliar dollar surat utang untuk menutupi defisit anggarannya. Bank-bank sentral asing, korporasi dan individu selanjutnya membeli instrumen utang dari The Fed, Bank sentral AS. Sementara sekuritas berharga (treasury security) tersebut diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Tidak berlebihan sejumlah kalangan menyatakan cepat atau lambat dollar pasti mengalami kebangkrutan.[11]
Bahaya kerapuhan dollar sebagai mata uang kertas paling kuat saat ini juga telah diwanti-wanti oleh Samuelson sebagaimana yang ditulis dalam The Washington Post (17/11/004). Menurutnya pada tahun 2004 saja, investor swasta telah memborong saham dan obligasi AS. Secara keseluruhan investor asing telah memegang 13 persen dari total saham AS, 24 persen obligasi korporasi dan 43 persen surat-surat berharga pemerintah AS (treassury securities). Sturuktur kepemilikan aset tersebut sangat berbahaya. Alasannya, saat ini dunia telah menerima dollar lebih banyak daripada yang dia inginkan. Jika terdapat momentum krusial sewaktu-waktu saham-saham dan obligasi tersebut akan dilepas oleh pemiliknya dan resesi global yang akut akan terjadi. Orang-orang beramai ramai menjual dollar dan beralih ke mata uang kuat lainnya seperti Euro dan Yen dan nilai dollar dipastikan turun signifikan. Anjloknya dollar berarti nilai dari saham dan obiligasi yang dipegang oleh investor asing tersebut juga akan terjun bebas. Mereka berlomba menjual aset-aset yang mereka memiliki. Pada saat itulah pasar-pasar saham akan anjlok secara tajam dan dollar AS akan kehilangan nilainya.[12]
Bahaya ini kian mengancam tatkala dunia telah dibanjiri dolar. Di pasar-pasar uang saja, terdapat gelembung-gelembung dollar AS yang berjumlah 80 triliun Dollar AS pertahun. Jumlah ini 20 kali lipat melebihi nilai perdagangan dunia, yang jumlahnya sekitar 4 triliun Dollar AS pertahun. Artinya, gelembung itu bisa membeli segala yang diperdagangkan sebanyak 20 kali lipat dari biasanya. Gelembung semakin lama semakin membesar dan secara pasti gelembung itu suatu saat akan meledak yang menyebabkan keruntuhan ekonomi global yang jauh lebih buruk dari depresi ekonomi tahun 1929.[13]
Keenam, Akibat nilainya yang tidak stabil mata uang kertas khususnya dengan rezim bebas mengambang telah menjadi sarana spekulasi yang ganas. Uang tidak lagi difungsikan semata untuk menjadi alat tukar, alat untuk menyimpan dan menghitung kekayaan riil, namun justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan spekulasi.
Krisis moneter yang menimpa negara-negara Asia, Argentina dan Rusia pada tahun 1998 diakibatkan oleh sistem nilai tukar yang tidak stabil. Episentrum krisis yang bermula di Thailand tersebut dimulai dari derasnya uang spekulatif yang panas (hot money) yang mengalir deras ke negara tersebut untuk membeli saham-saham properti. Akibatnya nilainya terus menggelembung (bubble) jauh melebihi nilai riilnya. Ketika terjadi goncongan modal spekulatif yang liar tersebut berbalik arah dan mengakibatkan nilai tukar bath jatuh.[14] Efeknya kemudian menjalar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Rupiah bahkan sempat menyentuh 16 ribu per dolar.
Para spekulan sangat diuntungkan dengan adanya pergerakan (fluktuasi) nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sementara pemerintah (dalam hal ini bank sentral) dipaksa untuk terus menjaga nilai tukar mata uangnya. Diantaranya melalui intervensi dengan ikut menjual dan membeli devisa, meski devisa itu kadang diperoleh diperoleh dari utang LN. Sebagai contoh pada akhir 1998 IMF memberikan utang kepada pemerintah Brazil senilai 50 miliar dollar untuk menjaga nilai tukarnya yang mengalami overvalued. Namun sayang intervensi pemerintah tersebut sia-sia, sementara uang utangan tadi seakan hilang ditelan angin. Uang tersebut sebagian besar mengalir ke kantong-kantong para spekulan. Beberapa spekulan merugi namun secara umum para spekulanlah yang memperoleh seluruh uang yang dikucurkan pemerintah tersebut.[15] Akan lain ceritanya jika dana tersebut digunakan untuk membiaya sektor riil yang dapat menggerakkan perekonomian Brazil.
Adanya peluang spekulasi di pasar uang plus pasar modal, justu membuat uang yang diperoleh dari sektor riil (main street) mengalir deras sektor non riil tersebut (wall street). Dana-dana hasil penjualan minyak Timur Tengah misalnya yang lazim dikenal dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) kini lebih banyak diinvestasikan di portofolio (saham, obligasi, atau surat-surat berharga lainnya) baik yang dterbitkan pemerintah ataupun swasta. Abu Dhaby Investment Authority (ADIA) misalnya, milik pemerintah Uni Emirat Arab, kini memiliki SWF sebesar US$ 1,32 triliun. Dana-dana tersebut kini digunakan membeli sejumlah saham perusahaan kelas dunia baik yang tengah yang tengah kolaps maupun yang sedang booming termasuk membeli saham klub sepak bola Inggris Manchaster City.[16] Dana-dana tersebut tentu akan sangat berguna bagi jutaan manusia jika diinvestasikan pada sektor riil yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan kepada orang-orang miskin yang jumlah jutaan di negeri-negeri Islam.
Tinggalkan Uang Kertas
Inilah beberapa bahaya mata uang kertas yang tidak di back-up oleh emas. Gelembung uang yang terus tumbuh tanpa batas dan membuat ekonomi global menjadi tidak stabil. Krisis finansial saat ini dan sejumlah krisis sebelumnya semakin memperjelas bahwa sistem moneter saat ini yang menggunakan mata uang kertas (fiat money) sangat rapuh dan tidak layak diadopsi bagi mereka yang masih berfikir dengan jernih.
Dunia membutuhkan sistem moneter yang lebih adil dan stabil. Dan mata uang emas yang jejak rekamnya telah teruji di pentas moneter internasional selama ratusan tahun merupakan standar moneter paling layak diperhitungkan. [bersambung] (Muhammad Ishak – Lajnah Tsaqafiyyah).
________________________________________
[1] Lihat situr resmi BI, http://www.bi.go.id
[2] Harian Kompas, 31/10/08
[3] http://www.the-privateer.com/1933-gold-confiscation.html.
[4] Hammes and Wills. Black Gold: The End of Bretton Woods and the Oil-Price Shocks of the 1970s, The Independent Review, v. IX, 2005
[5] An-Nabhany. An Nidzamu al-Iqtishady fi Islam hal. 271 . Dârul Ummah (1999)
[6] Davies, Glyn. A History of money from ancient times to the present day, 2005
[7] Idem
[8] Ahamed Kameel Mydin Meera. Theft of Nations Returning to Gold, hal. 37
[9] lihat lebih lanjut Robert Mundell, Currency Areas, Exchange Rate Systems and International Monetary Reform, 2007
[10] Bureau of Economic Analysis, http://www.bea.gov
[11] Robert Blumen, The Dollar Crisis, http://mises.org/story/1386
[12] Robert J. Samuelson, Is the Global Economy Unstable? http://www.washingtonpost.com/wp- dyn/articles/A38568-2005Mar15.html
[13] Ibrahim Vadilo, Dinar Dirham Solusi Krisis Moneter, edit. Yusanto dkk. hal.
[14] Joseph Stiglizt, Globalization and Its Discontent, hal. 199
[15] ibid, hal 199.
[16] Harian Investor Daily, 8/10/08.

20 Januari, 2009 Posted by | Moneter | | Tinggalkan komentar

Bursa Saham: Pangkal Krisis

Sungguh aneh memang. Krisis terjadi di AS, namun bukan hanya AS yang ‘terguncang’, seluruh dunia pun mengalami krisis finansial. Akibatnya sungguh mengerikan. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang tumbang, namun juga mengakibatkan sebuah negara ‘bangkrut’.

Apa yang menyebabkan krisis finansial global? Bagaimana saham dan bursa saham bisa menjadi ‘biang keladi’ krisis? Bagaimana sejarah munculnya? Benarkah krisis yang ada hanya ‘kesalahan subsistem’ Kapitalisme? Ataukah justru karena Kapitalisme sudah ‘cacat sejak lahir’nya? Apakah ini pertanda akhir dari Kapitalisme?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, redaksi al-waie (gus uwik) mewawancarai ust Tun Kelana (Lajnah Siyasiyah DPP HTI yang sekaligus juga praktisi ekonomi). Berikut petikannya.

Bisa dijelaskan bagaimana bisa terjadi krisis global seperti saat ini?

Begini ceritanya: krisis global kali ini diawali dari sejak 1995. Saat itu industri dotcom (saham-saham teknologi) di AS booming, kemudian tiba-tiba terjungkal (kolaps) dan menyebabkan banyak perusahaan jenis ini tak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk menyelamatkan mereka, The Fed menurunkan suku bunga sehingga suku bunga menjadi rendah.

Suku bunga yang rendah dimanfaatkan pengembang dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun perumahan murah dan menjualnya melalui skema subprime mortgage. Bahkan mereka yang semestinya tidak layak mendapatkan pinjaman rumah seperti pengangguran, pekerja-pekerja seperti office boy, pedagang kecil, dan pembersih rumah atau kantor jadi bisa memiliki rumah melalui subprime mortgage. Nilai kredit rumah yang biasanya hanya mencapai USD 150 miliar setahun langsung meningkat menjadi dua kali lipatnya pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai USD 700 miliar pertahunnya.

Akibat gagal bayar terhadap kredit perumahan tersebut, banyak perusahaan kredit perumahan ini tidak mampu membayar kembali utangnya yang berujung pada bangkrutnya beberapa perusahaan tersebut. Saham perusahaan lain yang tidak mengalami kebangkrutan juga turut terimbas sentimen negatif dan membuat takut investor. Selain pinjaman dari pihak ketiga, para perusahaan pembiayaan kredit rumah ini juga menerbitkan semacam surat hutang dengan jaminan aset (EBA) yang dijual ke perbankan dan ke investor baik institusi maupun individu ke berbagai negara. EBA ini juga merupakan instrumen untuk membagi risiko disebut lindung nilai (hedge).

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, kekhawatiran terhadap kemungkinan gagal bayar para debitor yang tidak layak tersebut berdampak pada investor secara global, baik yang memiliki EBA tersebut maupun investor yang hanya terimbas sentimen negatif. Orang tetap membeli karena perusahaan pemeringkat seperti Moody’s dan Standard and Poor’s memberi peringkat baik walaupun sudah jelas terjadi gagal bayar dari pemilik rumah. Perusahaan Investment Banks seperti Goldmas Sachs, Bear Strearns dan Morgan Stanley juga ikut terkena dampaknya karena memiliki spesialisasi mengembangkan instrumen investasi seperti EBA berisiko tinggi yang dijual ke perbankan dan institusi keuangan.

Bank sentral dan private equity fund yang paling besar terimbas dampak krisis ini. Private equity fund adalah manajer investasi yang merancang pembelian dan penjualan perusahaan. Mereka umumnya meminjam uang dengan bunga rendah yang digunakan untuk membeli saham di bursa dijual setelah harganya tinggi.

Subprime Lenders (pemberi pinjaman), biasanya adalah lembaga pembiayaan perumahan, mengumpulkan berbagai utang itu (pool) dan menjualnya kepada bank komersial. Oleh bank komersial, sebagian portofolio tersebut dijual lagi kepada bank investasi. Oleh bank investasi, kumpulan utang tersebut dijual kepada investor di seluruh dunia seperti bank komersial, perusahaan asuransi, maupun investor perorangan.

Kumpulan utang tersebut dinamakan Mortgage-Backed Securities (MBS) yang merupakan bentuk utang yang dijamin. MBS ini termasuk salah satu bentuk transaksi derivatif yang penuh risiko. Ketika pembeli rumah membayar bunga, baik pada cicilan bulanan atau pada saat pelunasan, pembeli MBS mendapat pendapatan. Layaknya transaksi derivatif lain, MBS bisa dibeli dari tangan pertama atau berikutnya. Artinya, investor yang sudah membeli MBS bisa menjualnya lagi ke investor lain. Perolehan pendapatan dibagi menurut jenjang atau senioritas pembeli MBS ini. Ini menjadi beban seluruhnya bagi pembeli rumah. Ini membuat nilai yang harus dibayar pembeli rumah melambung tinggi hingga 100% dari nilai aslinya.

Meskipun tergolong kredit berisiko tinggi, bank investasi dan hedge fund (HF) tetap memainkan instrumen ini, karena para investor dari golongan pemain baru banyak yang tertarik membeli MBS. Ditambah lagi ada dukungan pemeringkatan yang dibuat lembaga seperti Standard & Poor’s (S&P).

Akibatnya, menjelang 2007, pembeli rumah dengan skema ini tak sanggup mencicil kredit rumah murah tersebut lantaran semakin sulitnya perekonomian AS. Ketika ini terjadi, satu-satunya jaminan bagi MBS adalah rumah-rumah itu sendiri. Namun, karena penawaran perumahan ternyata melebihi permintaan seiring gelembung industri perumahan dalam 2001-2005, nilai rumah-rumah itu pun turun, tidak sesuai lagi dengan nilai yang dijaminkan dalam MBS. Pada saat yang sama, bank investasi dan Hedge Fund harus tetap memberikan pendapatan berupa bunga kepada para investornya. Inilah asal mula terjadinya krisis subprime mortgage yang berimbas ke seluruh dunia.

Ada argumentasi yang mengatakan bahwa terjadinya krisis global ini akibat kesalahan salah satu subsistem dari kapitalis sehingga solusinya memperbaiki subsistem yang rusak tersebut. Benarkah demikian?

Menurut saya, itu tidak benar. Argumentasi tersebut semata-mata hanya untuk menjawab persoalan jangka pendek, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin dunia, yaitu dengan menyuntikkan dana ke pasar modal dan perbankan. Dikatakan sebagai solusi jangka pendek karena hanya untuk tujuan memulihkan kembali kondisi pasar non-riil agar tidak semakin terpuruk.

Faktanya, dampak krisis tersebut tidak hanya merontokkan pasar non-riil, tetapi sudah sampai kemana-mana bahkan memasuki wilayah yang paling sensitif, yaitu pasar riil yang melibatkan begitu banyak manusia di seluruh penjuru dunia yang menggantungkan nasibnya pada sektor ini. Betapa tidak? Kredit perbankan yang mestinya disalurkan untuk membiayai ekspor, produksi dan distribusi terhenti karena uang kas semakin langka. Akibatnya, industri berjalan under capacity bahkan mandek. Kita sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya yang paling menderita, yaitu ratusan ribu karyawan terancam PHK. Jadi, kita bisa lihat bagaimana keterkaitan antar subsistem kapitalis yang saling mempengaruhi.

Tegasnya krisis global ini akibat kebobrokan sistem dari kapitalis?

Betul, karena sumber krisis datangnya dari pilar-pilar yang menjadi penopang sistem ekonomi Kapitalisme, di antaranya adalah pasar non-riil (virtual market) tempat diperdagangkan-nya surat-surat berharga dan surat kontrak di pasar berjangka. Uang dijadikan sebagai komoditi yang diperjualbelikan di pasar uang. Begitu besarnya uang berputar di pasar uang hingga mencapai triliunan dolar dalam satu hari, tetapi inflasi tinggi dan uang kas langka sampai bank tidak bisa memberikan kredit ke sektor riil. Ironis sekali bukan?!

Pilar lainnya yang juga tak kalah berbahayanya adalah diterapkannya sistem perbankan ribawi yang nyata-nyata membebani bahkan mencekik para debitor dengan bunga kredit di sektor riil. Di situlah letak kebobrokannya.

Lalu bagaimana dengan kerusakan bursa saham dan komiditi?

Kerusakannya terletak pada sistem perdagangan yang diberlakukan di bursa. Transaksi-transaksi yang terjadi di sana tidak memenuhi syarat akad yang sah menurut syariah Islam. Jadi transaksi tersebut batil! Ditambah lagi bahwa transaksi di lantai bursa sangat sarat dengan spekulasi para pialang.

Jual-beli dalam pasar saham ini bukanlah jual-beli sesungguhnya. Sebab, tidak ada unsur serah-terima diantara kedua pihak yang bertransaksi. Padahal syarat jual-beli adalah adanya serah terima dalam barang yang disyaratkan ada serah-terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya. Penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang atau barang komoditi komersial, dengan harapan akan dibeli di pasar sesunguhnya dan diserahterimakan pada saatnya nanti.

Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli dan menjual kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima. Demikianlah, jual-beli ini terjadi secara berulang-ulang terhadap satu obyek jualan sebelum diterima, hingga transaksi itu berakhir pada pembeli terakhir yang bisa jadi sebenarnya ingin membeli barang itu langsung dari penjual pertama yang menjual barang yang belum dia miliki, atau paling tidak menetapkan harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yakni hari penutupan harga. Peran penjual dan pembeli selain yang pertama dan terakhir hanya mencari keuntungan lebih jika mendapatkan keuntungan saja, dan melepasnya jika sudah tidak menguntungkan pada waktu tersebut, persis seperti yang dilakukan para pejudi.

Yang dilakukan oleh para pemodal besar adalah memonopoli saham dan sejenisnya serta barang-barang komoditi komersial lain di pasaran agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang, yang tidak mereka miliki, dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga lebih murah, atau langsung melakukan serah-terima sehingga menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan.

Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal pada dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dalam skala besar. Sebab, harga-harga dalam pasar ini tidak sepenuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara praktis dari pihak orang-orang yang butuh jual-beli, namun justru terpengaruh oleh banyak hal; sebagian di antaranya dilakukan oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi berasal dari adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya. Di sinilah tersembunyi bahaya besar menurut tinjauan syariah. Sebab, cara demikian menyebabkan ketidakstabilan harga secara tidak alami sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang ada.

Sekadar contoh: sebagian besar investor sengaja melempar sejumlah kertas saham sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pada akhirnya para pemilik saham kecil-kecilan bergegas menjualnya kembali dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham-saham itu semakin jatuh sehingga mereka semakin rugi. Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah harga saham itu terus menurun sehingga para investor besar itu berkesempatan membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan akan bisa meninggikan harganya dengan banyaknya permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah yang beruntung, sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan, sebagai akibat dari perbuatan investor besar yang berpura-pura melempar kertas-kertas saham itu sebagai ikutan. Hal itu pun terjadi di pasar komoditi.

Sejauh mana pengaruh krisis ini terhadap perekonomian AS? Apakah bisa ’menjungkalkan’ ekonomi AS?

Sebenarnya krisis keuangan yang menimpa AS merupakan akumulasi krisis-krisis sebelumnya. Satu hal yang bisa kita lihat, dampak dari krisis ini adalah dari besarnya hutang AS yang mencapai 8.9 triliun dolar (akhir tahun 2009 diperkirakan mencapai 10 triliun dolar), sementara Produk Domestik Bruto (PDB) tahunannya hanya mencapai 13 triliun dolar. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto, berarti hutangnya mencapai 68%. Padahal menurut teorinya persentase maksimal total hutang terhadap PDB harusnya hanya 40%. Dengan demikian, AS banyak membiayai pembangunannya dari hutang dan APBN-nya pun digunakan untuk membayar hutang pokok plus bunganya. Senator George Voinovich dari Ohio mengatakan, “Meminjam ratusan miliar dolar dari negara lain tidak hanya membahayakan ekonomi AS, tapi juga keamanan nasional. Seharusnya pemerintah AS meyakinkan kami bahwa negara pemberi hutang tidak akan mengintervensi pemerintah pada masa depan.”

Apakah ini tanda-tanda berakhirnya ’hegemoni’ diktator AS di kancah dunia?

Bisa saja dikatakan demikian. Kita lihat saja dari salah satu pilarnya sistem ekonomi AS (Kapitalisme), misalnya mata uang dolar. Jika krisis ini meningkat menjadi krisis kepercayaan masyarakat dunia, karena terlalu berisiko jika mereka memegang dolar AS. Kemudian, misalnya, negara-negara pengekspor minyak mengalihkan dolar ke mata uang lain sebagai alat pembayaran transaksi internasional mereka. Fakta lain bahwa 80% uang dolar AS berada luar Amerika. Kalau semua negara pengekspor minyak menghendaki pembayaran hasil ekpornya diganti ke mata uang lain selain dolar (dan ini mungkin sekali terjadi karena semua negara perlu beli minyak), sehingga tekanan dari negara penghasil minyak itu bakal membuat negara-negara seperti Cina atau Jepang menjual dolarnya dan beli mata uang lain. Pada kondisi seperti ini. dalam sekejap di Amerika akan terjadi inflasi ribuan persen karena semua orang akan menjual dolar dan membeli mata uang lain, Amerika akan kebanjiran dolarnya dan pemerintah AS harus menebus semua dolar yang masuk ke AS. Perusahaan-perusahaan di AS menjadi tidak ada harganya lagi (persis seperti krismon di Indonesia tahun 1998 dulu), ekonomi Amerika bangkrut, semua hegemoni Amerika akan lenyap dengan sendirinya dan rakyat AS akan berbodong-bondong meninggalkan ideologi Kapitalisme yang berbahaya itu, seperti Rusia yang terpecah akibat ditinggalkannya ideologi Komunisme.

Dalam konteks ini, hegemoni AS akan masih tetap eksis sepanjang orang masih “percaya” dengan dolar dan menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar! Namun, dengan kekuatan pengaruhnya di dunia, AS mampu memaksa negara-negara lain untuk membantu AS menutupi biaya kekurangannya.

Bagaimana solusi Islam dalam menyelesaikan krisis global ini?

Karena akar krisis ekonomi saat ini terletak pada penerapan sistem ekonomi Kapitalisme, maka satu-satunya cara yang paling mendasar untuk memperbaikinya adalah dengan mencabut sistem ekonomi Kapitalisme dan menggantinya dengan sistem lain, yaitu sistem ekonomi Islam yang datang dari Allah Yang Maha Pencipta.

Sebagaimana sistem ekonomi Kapitalisme yang tegak di atas fondasi sistem pemerintahannya, maka sistem ekonomi Islam pun hanya bisa tegak di atas fondasi yang sangat kuat, yaitu sistem pemerintahan Khilafah. []

Tun Kelana Jaya, pernah mengikuti pendidikan lanjutan kader perbankan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dengan karya tulisnya, “Loanable Fund“. Ia memulai karirnya di salah satu bank pemerintah dengan terlibat dalam proyek-proyek pengembangan human resources selama lima tahun. Selanjutnya ia pindah ke salah satu bank asing bidang perdagangan saham selama 12 tahun. Saat ini, ia fokus pada pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, dan akhir-akhir ini banyak diminta untuk berbicara di berbagai forum, seminar dan diskusi tentang krisis keuangan global sekaligus tentang pandangan dan solusinya menurut Islam.

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/tun-kelana-jaya-bursa-saham-pangkal-krisis/

2 Desember, 2008 Posted by | Wawancara | | Tinggalkan komentar

Ekonomi Kapitalis Menciptakan Instabilitas Ekonomi

Dunia sedang mengalami krisis finansial. Ekonom kapitalis yang ‘jujur’ menuding bahwa sistem kapitalislah penyebab terjadinya krisis ini. Namun, sebagian ekonom kapitalis lain berkilah, bahwa ini hanyalah persoalan teknis semata, bukan persoalan ideologis/sistemis, karenanya akan ada keseimbangan baru.

Pertanyaannya, apakah krisis finansial global akan berpengaruh terhadap Indonesia? Sejauh apa pengaruhnya? Pemerintah mengklaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia ‘kuat’ sehingga tidak mudah terpengaruh. Benarkah demikian? Bagaimana pandangan Islam agar fundamental ekonomi suatu negara bisa kuat? Serta seperti apa pula penerapan sistem keuangan syariah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, redaksi al-waie (gus uwik) mewawancarai pakar ekonomi syariah, Ustadz Muhammad Riza Rosadi (ketua DPP HTI). Berikut petikannya.

Menurut pandangan Ustad, apakah krisis finansial global saat ini persoalan teknis ekonomi ataukah ideologis?

Krisis finansial yang menimpa pasar global, khususnya Amerika Serikat, saat ini adalah kejadian yang berulang sebagaimana krisis-krisis sebelumnya. Pada tahun 1929 dunia mengalami depresi besar. Krisis tersebut menimpa perekonomian AS, namun gejolak dan pengaruhnya dirasakan dunia. Krisis finansial tersebut juga kini kembali terjadi.

Memang, sebagian ekonom menganggap bahwa krisis finansial global yang terjadi saat ini adalah persoalan teknis ekonomi. Namun, kalau kita cermati, krisis finansial global tersebut bukanlah persoalan teknikal ekonomi semata—yakni sekadar penyesuaian harga menuju keseimbangan baru—melainkan persoalan ideologi sebagai akibat dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis secara global. Penerapan ideologi kapitalis di bidang ekonomi telah menyebabkan krisis di berbagai penjuru dunia. Berbagai krisis ekonomi terus melanda dunia; krisis Finlandia tahun 1992, krisis Meksiko pada tahun 1994, bangkrutnya perusahaan raksasa Baring-Singapura tahun 1995, keguncangan bursa saham dunia Wall Street, New York pada tahun 1995, kredit macet ratusan triliun rupiah pada bisnis properti di Jepang tahun 1996, krisis ekonomi yang diawali krisis moneter di Asia dan berbagai belahan dunia tahun 1997, krisis Rusia pada tahun 1998, Krisis Brasil pada tahun 1999, Krisis Turki tahun 2001, Krisis Argentina tahun 2001, hingga krisis finansial Amerika Serikat tahun 2007 yang berdampak global. Semua itu tidak terlepas dari penerapan ideologi kapitalis di bidang ekonomi. Berulangnya krisis ini menunjukkan ada persoalan fundamental yang keliru dari sistem kapitalisme ini.

Sebenarnya, apa kelemahan mendasar sistem keuangan kapitalis?

Menurut saya, kelemahan mendasar adalah adanya instabilitas yang secara alami ada pada sistem ekonomi kapitalis. Instabilitas inilah yang menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan dan berdampak pada krisis ekonomi dunia. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pembangunan ekonomi lebih banyak ditopang oleh pertumbuhan sektor non-rill dan bukan sektor riil. Kegiatan spekulatif nonproduktif (yakni transaksi derivatif di pasar uang, bursa valas, bursa saham dan bursa berjangka komoditas) transaksi ekonomi yang mengandung rente (riba) serta persoalan mata uang negara yang tidak ditopang dengan nilai intrinsiknya adalah faktor-faktor utama pemicu instabilitas finansial dan moneter yang dapat berakibat pada krisis keuangan dan ekonomi.

Bagaimana dengan anggapan bahwa ekonomi kapitalis saat ini sebenarnya sedang menuju keseimbangan baru?

Idealnya keseimbangan baru berjalan sesuai dengan mekanisme ekonomi yang berjalan alami. Namun dalam banyak krisis ekonomi serta finansial yang ada, mekanisme ekonomi tidaklah berjalan alami, melainkan harus melalui intervensi negara yang selama ini ditabukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Artinya, keseimbangan baru yang terjadi dipaksakan melalui intervensi negara, tidak alami terjadi. Intervensi negara ini jelas bertentangan dengan prinsip pasar bebas yang mereka agungkan. Jadi, ini hanya “tambal sulam” saja atas kebobrokan sistem ekonomi kapitalis.

Bagaimana pengaruh krisis finansial global terhadap ekonomi Indonesia?

Seperti kita ketahui, krisis finansial dan ekonomi yang terjadi selama ini selalu berdampak luas kepada negara-negara lain. Demikian juga krisis finansial global yang dipicu oleh krisis di AS. Apalagi karena AS saat ini mendominasi sektor finansial dan keuangan dunia. Belum lagi terkait dengan mata uang dolar AS sebagai mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan dunia. Karenanya, krisis finansial global tersebut pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia.

Pemerintah mengklaim, Indonesia tidak akan terkena dampak krisis global seperti tahun 1998 karena fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Menurut saya, klaim pemerintah tersebut perlu kita sikapi hati-hati. Bukankah negara-negara Eropa, Jepang, Rusia serta negara-negara lain yang terpengaruh krisis global ini mempunyai fundamental ekonomi yang kuat, bahkan lebih kuat daripada fundamental ekonomi Indonesia? Indonesia belum terkena dampak krisis global separah krisis tahun 1998 memang benar. Namun, tanda-tanda bahwa pengaruh tersebut dapat meluas dan membesar semakin nyata. Hal ini bisa dilihat dari gejolak di pasar saham dan gejolak depresiasi rupiah terhadap mata uang asing. Bahkan dampaknya ke sektor riil juga sudah terasa. Menurunnya produksi akibat naiknya biaya produksi khususnya yang berbahan baku impor, melambatnya kredit perbankan akibat naiknya suku bunga dan ketatnya likuiditas, dan terjadinya PHK yang dilakukan banyak perusahaan adalah indikasi yang nyata. Kondisi ini diperparah ketika mata uang rupiah semakin terdepresiasi terhadap mata uang dunia. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dampak krisis tahun 1998 akan kembali berulang.

Apakah faktor-faktor penopang fundamental ekonomi kapitalis justru sebagai biang terjadinya krisis?

Kalau kita amati, krisis global dipicu oleh beberapa sebab utama. Pertama: persoalan mata uang. Nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat kepada uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sehingga nilainya tidak pernah stabil. Jika mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Kedua: diterapkannya sistem bunga uang dalam perbankan. Ketiga: adanya transaksi spekulatif di pasar saham, pasar uang dan pasar berjangka komoditas. Gejolak yang begitu besar di pasar saham, pasar uang dan pasar komoditas telah menyebabkan ekonomi menjadi tidak stabil dan penuh gejolak.

Selain itu, pemicu lainnya adalah rusaknya distribusi kekayaan akibat rusaknya sistem kepemilikan dalam ekonomi kapitalis yang sangat mendewakan pertumbuhan dan mengabaikan distribusi kekayaan.

Bagaimana Islam membangun fundamental ekonomi yang kuat?

Pertama: ketidakstabilan ekonomi dapat dicegah dengan: menghilangkan kegiatan rente (riba); mencegah kegiatan spekulasi non-produktif di pasar uang, pasar modal dan bursa berjangka komoditas; mengembalikan fungsi uang ke fungsi aslinya, yakni sebagai standar nilai, alat tukar dan penyimpan nilai (store of value) serta tidak boleh dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dilakukan dengan menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang.

Kedua: mengatur sistem kepemilikan agar distribusi kekayaan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Islam menetapkan pembagian kepemilikan berupa kepemikian individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Khusus kepemilikan umum harus dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta (privatisasi). Hasilnya kemudian didistribusikan kepada seluruh masyarakat dengan harga murah (gratis). Hal ini karena rakyatlah sejatinya pemilik kepemilikan umum tersebut.

Bisa dijelaskan tentang prinsip-prinsip penting keuangan syariah dan kekuatannya?

Ada beberapa ketentuan pokok dalam sistem keuangan Islam. Di antaranya: Pertama, penerapan sistem mata uang emas dan perak. Yang dimaksud dengan sistem uang emas dan perak (gold and silver standard) adalah penggunaan emas dan perak sebagai standar satuan uang. Kedua logam tersebut dapat digunakan sebagai mata uang tanpa batasan bentuk. Sistem ini telah dikenal sejak zaman dulu dan digunakan di dalam Negara Islam. Uang yang beredar di masyarakat harus berupa emas dan perak, baik diwujudkan dalam bentuk fisik emas dan perak atau mempergunakan uang kertas dengan jaminan emas dan perak yang disimpan di bank sentral.

Kedua, larangan riba dan aktivitas pembungaan uang. Dengan adanya larangan riba dan pembungaan uang, uang akan beredar mengikuti perkembangan arus barang dan jasa. Uang tidak akan bertemu dengan uang dengan cara dibungakan.

Ketiga, larangan menimbun uang walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Uang yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi, bahkan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta. Islam mengharamkan menimbun harta (uang) walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Bahkan Islam mewajibkan pembelanjaan terhadap harta agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya. Dengan tegas al-Quran telah melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak, karena keduanya merupakan standar mata uang (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34).

Keempat, larangan kegiatan spekulasi di pasar uang, pasar saham dan pasar berjangka komoditi. Transaksi derivatif yang penuh dengan spekulasi harus dilarang. Transaksi tersebut haruslah mengikuti ketentuan syariah tentang jual beli barang, surat berharga dan pertukaran mata uang.

Kelima, pemanfaatan harta Baitul Mal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengatur distribusi kekayaan. Harta Baitul Mal (Kas Negara) sejatinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, pelabuhan dan lain-lain. Ia pun dapat berfungsi sebagai alat mekanisme distribusi manakala distribusi kekayaan tidak berjalan dengan baik melalui pemberian harta kepada warga negara, pembagian zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak dan lain-lain.

Bagaimana mewujudkan keuangan syariah dalam konteks sekarang? Sejauh mana peran Khilafah?

Dalam konteks sekarang, secara individu setiap Muslim haruslah berusaha menjalankan kegiatan ekonomi dan finansial sesuai dengan ketentuan syariah meskipun itu berat. Upaya pendirian berbagai lembaga keuangan syariah adalah upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, langkah tersebut tidaklah mudah serta mengalami banyak kendala. Hal ini karena sistem keuangan dunia sedang dikuasai oleh sistem kapitalis global. Karenanya, penerapan sistem keuangan syariah dalam lingkup yang lebih luas akan terkendala dengan sistem kapitalis yang penuh spekulatif dan ribawi. Untuk itu, harus ada sistem alternatif, yakni sistem Khilafah yang dapat mengemban pelaksanaan seluruh prinsip-prinsip keuangan syariah dengan sempurna. []

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/ust-m-riza-rosadi-ekonomi-kapitalis-menciptakan-instabilitas-ekonomi/

2 Desember, 2008 Posted by | Wawancara | | Tinggalkan komentar

Sistem Ekonomi Kapitalis Self-Destructive!

Pengantar:

Krisis ekonomi diperkirakan akan terjadi lagi di negeri ini, juga di negara

lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu juga sudah memberi

warning tentang kemungkinan bakal munculnya krisis ekonomi ‘jilid 2’. Bagaimana

ini bisa terjadi? Mengapa krisis ekonomi saat ini sepertinya terus berulang.

Dimana akar persoalannya? Bagaimana pula solusinya yang sangat mendasar menurut

Islam?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, Jubir HTI HM Ismail Yusanto

memberikan pandangannya yang tajam di seputar persoalan ini. Berikut petikan

wawancara Redaksi dengan beliau.

Krisis ekonomi sepertinya menjadi siklus yang terus berulang secara berkala.

Apakah memang demikian?

Memang benar. Dr. Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku Ilâj al-Musykilah

al-Iqtishâdiyah bi al-Islâm menyebut krisis dalam sistem ekonomi kapitalis itu

memang bersifat siklik. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah

putaran menuju puncak untuk kemudian jatuh ke lembah krisis kembali. Begitu

seterusnya.

Hal itu terjadi di semua negara di seluruh dunia. Hanya saja, kurun siklusnya

berbeda-beda. Untuk negara-negara maju dengan fundamental ekonomi yang cukup

baik seperti Jepang, negara di Eropa atau Amerika Serikat, siklusnya sekitar 25

tahunan. Indonesia, Thailand dan negara serupa sekitar 7 tahunan. Indonesia

pernah mengalami krisis meski tidak parah di tahun 90-an. Perbaikan terus

berlangsung. Pertengahan 1997 krisis ekonomi hebat melanda Indonesia. Setelah

itu, saat recovery belum lagi sempurna, guncangan kembali terjadi sekitar tahun

2005, utamanya setelah kenaikan BBM, dan terus berlangsung hingga sekarang.

Indikasinya adalah terus melemahnya daya beli masyarakat, kemiskinan yang terus

meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga pengangguran terus

membengkak.

Apakah itu memang menjadi karakter sistem ekonomi kapitalis?

Ya. Salah satu penyebab utama adalah adanya praktik riba dan judi. Keduanya

membentuk sektor non-real dalam sistem ekonomi kapitalis baik dalam bentuk

perbankan, asuransi, maupun perdagangan saham. Dalam sistem kapitalis, money

(juga capital) memang dipandang sebagai private goods. Dalam pikiran mereka,

baik diinvestasikan dalam proses produksi atau tidak, semua capital harus

menghasilkan uang. Faktanya, investasi di sektor non-real saat ini memang

cenderung terus meningkat, jauh melampaui uang yang beredar di sektor produksi.

Inilah yang disebut oleh Paul Krugman (1999) sebagai “ekonomi balon” (bubble

economy).

Bagaimana hal itu terjadi di Indonesia?

Ada lebih dari Rp 230 triliun dana masyarakat yang dikumpulkan oleh berbagai

bank dengan susah-payah, juga Rp 90 triliun dana milik Pemda seluruh Indonesia,

yang ternyata idle (menumpuk tak bergerak) di Bank Indonesia. Hal ini membuat

pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis berpengaruh terhadap

penyerapan tenaga kerja. Jika pada tahun 2000 setiap pertumbuhan ekonomi 1%

menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, tahun 2003 menurun menjadi hanya

253.000, bahkan tahun 2006 lalu pertumbuhan 1% hanya membuka 42 ribu.

Sementara itu, di lantai bursa setiap hari beredar uang hingga Rp 3 triliun.

Kapitalisasi bursa saham di Indonesia memang terus meningkat. Bila tahun 2005

lantai bursa menyumbang 36% dari PDB, tahun 2006/2007 ini, bursa saham

Indonesia menyumbang 42 % PDB atau sekitar Rp 1.800 triliun. Meski begitu,

keadaan ini tidak menggembirakan Wapres Jusuf Kalla karena perfomance bursa

saham Indonesia, yang katanya termasuk paling bagus di dunia, tidak otomatis

mempengaruhi sektor real. Bila pasar modal tidak dapat menggerakkan sektor real

maka pasar modal tidak ada artinya. Itu kata Jusuf Kalla di depan Indonesia

Investor Forum di Jakarta akhir Mei lalu. Karenanya, ia menghimbau agar bursa

saham memperhatikan sektor real; sebuah himbauan yang sia-sia karena keduanya

memang tidak berhubungan.

Apakah bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu rapuh?

Bukan hanya rapuh, sistem ekonomi kapitalis juga bersifat self-destructive

(menghancurkan diri sendiri). Inilah watak dasar dari sistem sekular. Dia tidak

akan pernah bisa menyelesaikan persoalan manusia secara menyeluruh dan benar.

Alih-alih bisa menyelesaikan persoalan, sistem ekonomi kapitalis secara faktual

justru telah menimbulkan berbagai persoalan serius di berbagai belahan dunia.

Kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin, kerusakan lingkungan, proses

dehumisasi, bahkan perang dan penindasan ada di mana-mana.

Mengapa rapuh?

Faktornya banyak. Namun, saya ingin menyebut dua faktor utama. Pertama:

persoalan mata uang. Saat ini nilai mata uang suatu negara pasti terikat dengan

mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya

sendiri. Akibatnya, nilainya tidak pernah stabil. Bila nilai mata uang tertentu

bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Bila mata

uang tidak stabil maka kegiatan ekonomi secara keseluruhan juga tidak akan

pernah stabil. Pasalnya, mata uang, ibarat kereta, adalah lokomotif penggerak

gerbong kegiatan ekonomi. Kedua: kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan

sebagai alat tukar saja, namun juga sebagai komoditi yang diperdagangkan

(dalam bursa valuta asing), dijadikan komoditas judi (dalam bursa saham dan

kegiatan sejenis-yang oleh Allaise Maurice disebut a big casino) dan ditarik

keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman

atau penyimpanan uang.

Jadi bisa dikatakan, pemicunya adalah sektor non-real. Begitu?

Benar. Pemicu krisis ekonomi adalah sektor non-real atau moneter yang memang

dikenal sebagai sektor penuh spekulasi. Kekacauan di sektor ini menyebabkan

kekacauan di sektor real (produksi, perdagangan dan jasa). Harga-harga barang

dan jasa naik bukan karena hukum permintaan dan penawaran (supply and demand),

namun karena suku bunga perbankan naik dan terjadinya depresiasi rupiah

terhadap dolar AS.

Dari pengalaman krisis tahun 1997 lalu, jelas terbukti bahwa bunga bank memang

selalu akan memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi. Sistem perbankan

dengan bunga sangat berpengaruh terhadap bergairah-tidaknya serta

sehat-tidaknya kegiatan ekonomi masyarakat. Riba memang akan selalu menjadi

sumber labilitas ekonomi. Tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan

sistem ribawi tidak akan pernah betul-betul sehat. Kalaupun suatu ketika tampak

sehat, ia sesungguhnya sedang menuju ke satu titik kolaps setelah mencapai

puncaknya dari sebuah siklus krisis ekonomi. Karena itu, dengan tegas Dr.

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman menyebut bahwa bunga bank merupakan salah satu

sumber labilitas perekonomian dunia. Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang

tidak dapat berdiri tegak melainkan secara limbung bagai orang yang kemasukan

setan. Ketidakstabilan ini sering disebut dengan random walk-suatu istilah

statistik yang mengambarkan langkah-langkah yang tidak berpola, persis seperti

langkah orang yang sedang mabuk berat. Orang-orang yang tetap mengambil riba

setelah tiba larangan dari Allah, diancam akan dimasukkan ke neraka. Lihat QS

al-Baqarah (2) ayat 275-276.

Lalu bagaimana ketahanan ekonomi itu bisa diwujudkan oleh sistem ekonomi Islam?

Secara i’tiqâdi, sebagai sistem yang diturunkan oleh Allah, sistem ekonomi

Islam pasti paling baik dan memiliki ketahanan tinggi. Islam menjadikan

paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah dan larangan Allah, yakni dengan

pendapat, pemikiran dan hukum Islam. Inilah pengertian kegiatan ekonomi dalam

Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti

di dunia saja, namun sampai ke negeri akhirat, karena semua itu akan dimintai

pertanggungjawabannya di sana kelak.

Keyakinan Islam juga mengatakan bahwa syariah pasti membawa rahmat. Artinya, di

dalam syariah pasti terkandung kebaikan-kebaikan. Dengan keyakinan seperti itu,

kegiatan ekonomi yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh syariah, dan

yang buruk adalah apa yang dikatakan buruk oleh syariah. Jadi, melaksanakan

sistem ekonomi Islam berarti melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi.

Bagaimana Islam memandang sektor moneter?

Islam membedakan money (uang) dengan capital (modal). Money sebagai public

goods adalah flow concept, sedangkan capital sebagai private goods adalah stock

concept. Money adalah milik masyarakat. Karena itu, penimbunan uang (atau

dibiarkan tidak produktif) dilarang karena akan mengurangi jumlah uang beredar;

bila diibaratkan dengan darah, perekonomian akan kekurangan darah atau

mengalami kelesuan alias stagnasi. Semakin cepat money berputar dalam

perekenomian akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Jadi, uang harus

dibelanjakan. Kalau tidak, sebagai private goods, dana itu diinvestasikan,

diproduktifkan baik secara langsung atau dengan melakukan kerjasama bisnis

dalam bentuk syarikah dengan orang lain; bisa juga disedekahkan, atau

dipinjamkan tanpa riba, dan dikeluarkan zakatnya dan dilarang untuk modal judi.

Secara makro, langkah-langkah itu akan membuat velocity of money akan bertambah

cepat. Ini berarti merupakan tambahan darah baru bagi perekonomian secara

keseluruhan.

Apakah sistem ekonomi Islam bisa mengatasi semua problem tersebut?

Tentu. Islam sangat bisa mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus

berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang paling penting adalah

meluruskan pandangan yang keliru tentang uang tadi. Bila uang dikembalikan pada

fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dibuat dengan basis

emas/dinar (1 dinar syar’i beratnya 4,25 g) dan perak/dirham (1 dirham syar’i

beratnya 2,975 g), maka ekonomi akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor

real saja. Tidak akan ada sektor non-real (dalam arti orang berusaha menarik

keuntungan dari mengkomoditaskan uang di pasar uang, bank, pasar modal dan

sebagainya). Kalaupun ada usaha di sektor keuangan, itu tidaklah lebih sekadar

menyediakan uang untuk modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar

(misalnya bagi hasil). Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada

sektor real akan berjalan mantap, tidak mudah bergoyang atau digoyang seperti

saat ini.

Islam mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dengan

itu, dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa,

bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau

pasar modal dalam sistem kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak

pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya, pertumbuhan

ekonomi akan terus meningkat sehingga lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran

bisa ditekan, kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada akhirnya, krisis sosial

(kriminalitas, perceraian, stress pada masyarakat dan sebagainya) dapat

dihindari. Semua pertumbuhan itu berlangsung secara mantap (steady growth),

tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi balon (bubble

growth) yang semu dalam sistem kapitalistik yang bersifat siklik tadi.

Kemudian, bagaimana dengan kestabilan mata uang dinar dan dirham itu?

Dengan mata uang dinar dan dirham, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata

uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang

berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang,

yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang

lain. Seberapa pun dolar Amerika naik nilainya, misalnya, mata uang dinar akan

mengikuti senilai dolar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1

dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang

memicunya ada) tidak akan terjadi. Gejolak ekonomi seperti yang pernah terjadi

pada tahun 1997, insya Allah, juga tidak akan terjadi.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika

nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa

disebut inflasi emas). Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah

besar. Namun, keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Pasalnya, penemuan emas

besar-besaran biasanya memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang memakan

investasi besar dan waktu yang lama. Andai pun hal ini terjadi, emas temuan

itu akan disimpan menjadi cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke

pasaran. Secara demikian, pengaruh penemuan emas terhadap penurunan nilai emas

di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin. Di sinilah pentingnya ketentuan emas

sebagai milik umum harus dikuasai oleh negara.

Selain itu, apa yang juga penting dan mendesak untuk dilakukan?

Menata dunia perbankan. Fakta empirik dunia perbankan mutakhir menunjukkan

bahwa perbankan konvensional yang berbasis bunga ternyata sangat labil dan

mudah sekali terserang problem. Negative-spread yang dialami oleh perbankan

nasional hingga membuat sejumlah bank berdarah-darah beberapa tahun lalu jelas

bukan karena faktor moral hazard semata, namun yang utama adalah karena ia

bertumpu pada sistem ribawi yang memang bersifat self-destructive tadi.

Tegasnya, sistem ribawi itulah yang membuat dunia perbankan terus terpuruk dan

tidak pernah stabil. Bagaimana ekonomi akan berjalan baik bila bertumpu pada

lembaga intermediari yang tidak stabil? Karena itu, sistem perbankan

konvensional berbasis bunga mesti dihilangkan. Sebagai gantinya, pengelolaan

lembaga keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini merupakan

satu-satunya pilihan. ?

http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2007/07/02/sistem-ekonomi-kapitalis-self-destructive/

2 Desember, 2008 Posted by | Wawancara | | Tinggalkan komentar

Politik Industri Dalam Pandangan Syariah Islam

HTI-Press. Dunia Islam sekarang tertinggal jauh dari negara-negara industri di dunia. Sementara Barat telah melewati fase industrialisasi 150 tahun yang lalu, Dunia Islam tetap terde-industrialisasi secara besar-besaran, dan banyak kasus tersebut dipercaya terjadi di negara berkembang.

Industrialisasi bisa diartikan sebagai keadaan dimana sebuah perekonomian dilengkapi dengan mesin/pabrik, yang kemudian hal tersebut menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain perekonomian. Contohnya adalah Kerajaan Inggris, yang memusatkan manufaktur pada perekonomiannya, industri perkapalan, amunisi dan pertambangan yang mendorong Inggris menjadi sebuah kekuatan global yang mempunyai kemampuan mobilisasi perang dan penjajahan yang cepat. Di saat perdamaian, industri-industri tersebut dipakai untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini adalah alasan fundamental bagi setiap bangsa yang menginginkan industrialisasi. Mempunyai dasar industri membuat sebuah bangsa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan mandiri dari bangsa lainnya. Tanpa industrialisasi suatu bangsa akan tergantung secara politik dan ekonomi pada negara lain dalam kebutuhan-kebutuhan vital seperti pertahanan, industri dan produktivitas perekonomian. Contoh terakhir menggambarkan dengan tepat negara-negara dari Dunia Islam saat ini.

Mengapa Dunia Islam Gagal Berindutrialisasi?

Bagi seorang pengamat yang netral, adalah mengejutkan jika Dunia Islam, yang mempunyai berbagai hasil tambang dan sumberdaya yang melimpah, sangatlah miskin dan gagal berindustrialisasi. Sebagai contoh, Irak saja mempunyai 10% cadangan minyak dunia. Juga sebuah fakta yang tidak aneh bahwa Kuwait juga memiliki 10% cadangan minyak dunia. Dengan mempelajari semua kejadian pada semua negara tersebut, yang membentuk Dunia Islam seperti Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, Indonesia dan Malaysia, sangatlah jelas terlihat sederet kesalahan dan contoh kesalahan manajemen perekonomian yang luas.

Miskinnya visi politik dan arah yang jelas di wilayah Muslim dan kekukuhan pemimpin Muslim yang lebih memilih kebijakan mengejar target jangka pendek yang pragmatis, adalah masalah historis sejak hancurnya Negara Khilafah pada tahun 1924. Turki tidak pernah bisa lagi mencapai titik potensialnya karena kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan berlatar politis yang dibebankan oleh IMF dan Bank Dunia. Pakistan berada di bawah perintah Bank Dunia untuk tetap berkonsentrasi pada ekspor tekstil dan memastikan dasar manufakturnya tidak pernah berkembang.

Negara-negara Arab tidak pernah mengembangkan industri manufaktur, meskipun dalam sektor perminyakan, dikarenakan keinginan perusahaan-perusahaan minyak Barat yang ingin mengontrol penyulingan minyak mentah dan melalui kemampuannya mengontrol produksi minyak dan negara-negara penghasil minyak. Pada tahun 2006 Timur Tengah memproduksi 31,2% minyak mentah dunia. Hanya 3,2% yang diolah di kawasan tersebut. Indonesia selama tahun 1980-an dan 1990-an meliberalisasikan perekonomiannya dan membuka semuanya bagi investasi asing, yang menimbulkan Krisis Asia pada tahun 1997, yang sampai sekarang masih belum pulih. Saat ini mereka terlilit utang lebih dari 140 miliar dolar.

Dunia Islam menerapkan sejumlah kebijakan yang memastikan perekonomian mereka tidak bisa menyediakan kebutuhan masyarakat. Hasilnya adalah: orang-orang harus memberikan waktu dan usahanya dalam pekerjaan untuk menopang diri mereka sendiri daripada berkontribusi pada pekerjaan yang bertujuan agar negaranya menjadi sebuah kekuatan penting di dunia. Oleh karena itu, untuk mengindistrialisasikan Dunia Islam, kaum Muslim harus diyakinkan akan pentingnya hal tersebut, dan mengapa harus berkorban untuk visi seperti itu.

Contohnya adalah apa yang didapatkan oleh Amerika Serikat ketika mereka menelantarkan perekonomian konsumen dan menjalankan industrialisasi sebelum Perang Dunia II. Pemerintah Amerika mulai memperluas sistem pertahanan nasionalnya, menghabiskan uang yang sangat banyak untuk memproduksi kapal, pesawat udara, persenjataan, dan alat peperangan lainnya. Hal ini menstimulus pertumbuhan industri dan penurunan pengangguran yang cepat. Setelah Amerika masuk kancah peperangan pada Desember tahun 1941, semua sektor perekonomian dimobilisasi untuk mendukung kinerja perang. Industri meluas dengan cepat, dan pengangguran digantikan dengan kekurangan karyawan.

Negara tersebut bergerak sendiri dengan cepat untuk mobilisasi penduduk dan semua kapasitas industrinya. Selama akhir 1930-an, industri yang terkait perang menerima target produksi yang mengejutkan, yakni 300.000 pesawat terbang, 5.000 kapal kargo, 60.000 pesawat pendarat, dan 86.000 tank. Para pekerja wanita memainkan peran lebih besar dalam industri daripada sebelumnya. Para pengusaha mengabaikan efek depresi yang besar dan mulai mengambil keuntungan atas perjanjian pemerintah yang melimpah. Pekerjaan mulai bermunculan dimana-mana dan orang-orang mulai bekerja dalam upaya peperangan. Masyarakat menerima perbandingan dan kontrol harga untuk pertama kalinya sebagai cerminan dukungan atas usaha peperangan. Permintaan yang sangat besar adalah untuk suplai perang yang mendesak, tanpa memikirkan biaya. Semua perusahaan memperkerjakan setiap orang yang terlihat, bahkan suara truk di jalanan meminta orang-orang untuk melamar pekerjaan. Para pekerja baru dibutuhkan untuk menggantikan 11 juta orang usia kerja di ketentaraan. Semua aktivitas negara tersebut, seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, perdagangan, investasi, komunikasi, dan bahkan pendidikan dan pembuatan budaya dalam suatu cara bergerak menuju industrialisasi dengan tujuan mempersiapkan upaya peperangan.

Bersamaan dengan hal tersebut Amerika menerapkan pemikiran para ahli dan sarjana terbaiknya. Pemerintah Amerika mengidentifikasi adanya kemungkinan untuk membangun sebuah senjata nuklir yang bisa menjadi alat yang berguna dan mempunyai kemampuan menghancurkan yang luar biasa. Maka lahirlah proyek Manhattan. Proyek ini merupakan hasil dari perlombaan untuk menjadi negara pertama yang mempunyai bom atom, bersama dengan keuntungan kekuasaan strategis yang akan diterima.

Kegagalan Dunia Islam memperlihatkan kesalahan manajemen sumberdayanya saat ini. Masalah inti dari kesengsaraan perekonomian saat ini mengerucut pada beberapa faktor utama; sudut pandang yang tidak ideologis dari para pemimpinnya, dan berdampak pada rendahnya visi politik bagi wilayah-wilayah tersebut. Dua faktor ini berarti bahwa meskipun dengan sumberdaya yang melimpah, negara-negara tersebut akan tetap tunduk secara ekonomi dan politik kepada Barat, karena mereka tidak mempunyai dasar yang kuat untuk membangun perekonomian mereka sendiri. Hal ini membuat perekonomian terpecah sehingga gagal untuk maju dalam satu tujuan.

Kebijakan Negara Khilafah untuk melakukan industrialisasi harus berpusat pada hal-hal sebagai berikut:

Membangun perekonomian yang berorientasi pada pertahanan

Kebanyakan perekonomian diketahui mempunyai penekanan pada pencapaian satu sektor tertentu dari perekonomian – biasanya menggunakan sektor ini sebagai stimulus bagi bagian lain perekonomian. Kebanyakan diambil dari perubahan perekonomian Inggris yang berbasis manufaktur menjadi berbasis pelayanan pada akhir tahun 1980-an. Saat ini kebanyakan aktivitas perekonomian didorong untuk menyediakan layanan, dan hal tersebut yang mendorong aktivitas ekonomi pada sektor lainnya. Tetapi sebaliknya, Negara Khilafah harus menitikberatkan pada industri pertahanan sebagai stimulus dan kekuatan di balik perekonomian. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan kekayaan tetapi juga industri ini sangat penting sebagai suatu upaya pencegahan dari negara-negara lain yang mempunyai rencana terhadap wilayah-wilayah Islam.

Membangun perekonomian yang berbasis pada pertahanan melibatkan pembangunan industri berat, berupa industri besi dan baja, batubara dan lainnya, seperti halnya industri persenjataan dan seterusnya. Ciri-ciri utama kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Untuk mengindustrialisasikan sebuah forum yang khususnya dipersiapkan untuk menyatukan dukungan dan pembentukan kerjasama para pengusaha. Tujuan utama inisiatif ini adalah menyediakan bantuan, baik itu secara ekonomi maupun politis bagi industri-industri besar untuk mengembangkan perusahaan dan bisnis tertentu yang bergerak dalam bidang industri berat dan kebutuhan akan perekonomian yang berbasis pada pertahanan. Bantuan bisa berupa pinjaman lahan yang bebas biaya, dengan harapan produksi masal besi dan baja atau bahan kimia bisa mendatangkan para pengusaha dan pebisnis. Bantuan lainnya juga bisa berupa bantuan keuangan dari pemerintah bagi mereka yang ingin menciptakan perusahaan tertentu di area-area dimana negara harus mengembangkan atau mensuplai bahan-bahan pengembangan kimia dan peleburan logam.

Ini adalah kebijakan yang juga dipakai Jepang setelah pendudukan Amerika Serikat tahun 1952, dengan pertolongan dan persetujuan diam-diam Amerika Serikat. Jepang membawa para pengusaha dan pebisnis terbaiknya untuk menghindari ancaman komunisme, yang ketika itu telah mencapai Korea Utara. Akibatnya para pemimpin Jepang mencabut larangan kepemilikan bersama dan memperkenankan pembentukan kelompok konglomerat yang kemudian terus mendominasi perekonomian Jepang. Kelompok-kelompok ini, dikenal sebagai kairetsu, seringkali dikaitkan sebagai keturunan dari zaibatsu di masa sebelum perang, seperti dalam kasus tiga dari ‘The Big Six’ – Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo. Para pelaku kunci industri bekerja bagi kepentingan negara karena mereka bisa melihat jumlah kekayaan yang besar yang bisa didapatkan. Militer Amerika mulai membeli persediaan dari Jepang, menciptakan permintaan yang besar atas barang-barang Jepang. Proses industrialisasinya sendiri mempercepat pertumbuhan, banyak pekerja yang pindah dari pertanian yang hasilnya sedikit dan produksi tekstil ke dalam industri modern. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengusaha produksi barang-barang dengan permintaan dan nilai yang tinggi seperti mesin, lambat laun menggantikan barang-barang dengan permuntaan rendah, seperti tekstil. Pada tahun 1970 banyak hasil industri Jepang merupakan produk-produk yang tidak pernah ada pada pasaran Jepang 20 tahun sebelumnya, seperti televisi berwarna, petrokimia, dan pendingin udara (AC).

Hal tersebut adalah tipe-tipe kebijakan yang Dunia Islam harus kejar, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pihak swasta dan juga menyatukan para tokoh kunci pimpinan industri dalam sebuah Negara Khilafah. Dunia Islam bukanlah semacam kumpulan para pelaku industri atau pengusaha lainnya. Juga, ketika realisasi dividen yang potensial dari kebijakan seperti itu menjadi dikenal sebagai kekayaan, maka mereka akan menjadi bagian dari kebangkitan perekonomian karena mereka bisa menghasilkan pendapatan yang tidak pernah terdengar dari Dunia Islam dalam waktu yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan perhatian pada kesejahteraan masyarakat untuk bisa membangun investasi swasta.

Visi Politik

Alasan mengapa Dunia Islam saat ini mengalami de-industrialisasi adalah lemahnya visi politik. Para pemimpin umat Muslim telah meletakkan negaranya sebagai pasar bagi perusahaan multinasional Barat. Konsep perdagangan bebas dan pasar bebas selalu menjadi alasan bagi dunia berkembang untuk menghambat industrialisasi di negara lain, dan mengubah mereka menjadi tempat industri untuk konsumsi Barat. Ketika tujuan politik telah timbul maka ada perkembangan yang muncul di Dunia Islam; Mesir mengembangkan program nuklir pada tahun 1950-an, tetapi mereka menghentikan program tersebut setelah kekalahan pada 1967 dari Israel. Pakistan meneruskan dan mengembangkan sebuah program nuklir yang berhasil.

Untuk Negara Khilafah yang baru muncul, salah satu kebijakan kunci adalah mempersatukan masyarakat dalam satu visi politiknya. Jika hal tersebut tercapai maka masyarakat pasti akan bekerja untuk mencapai target tersebut, kemudian hal itu akan diperkenalkan di kawasan Muslim lainnya, dan ketika mereka bisa memahami arahnya mereka akan berpaling dan menjalankan visi tersebut. Salah satu masalah terbesar di wilayah Muslim adalah kurangnya setiap kebijakan yang bisa mengangkat derajat bangsanya sendiri. Khilafah harus menemukan orang yang paling ahli dan membuat mereka melaksanakan visi tersebut dan memberikan rasa percaya diri pada masyarakat.

Hal tersebut membutuhkan pengembangan kemampuan militer untuk membela diri dan menghentikan semua serbuan dan penyerang yang potensial. Pemikiran ini pasti akan membawa kita pada perkembangan teknologi yang tidak ada dalam Dunia Islam, dengan tujuan membawa militer pada tingkatan yang sama dengan standar global moderen. Untuk mencapainya suatu negara harus berindustrialisasi. Untuk berindustrialisasi Anda harus memiliki keahlian teknis dan bahan mentah, dimana sebuah strategi perlu dikembangkan.

Contoh hal tersebut adalah seperti yang terjadi pada Uni Soviet. Para pengikut komunis menghabiskan lima tahun perencanaan yang dimulai pada tahun 1928, yang bertujuan untuk membangun sebuah basis perindustrian berat tanpa menunggu bertahun-tahun untuk mengumpulkan keuangan melalui ekspansi industri konsumen dan tanpa bergantung pada keuangan dari luar. Rencana Lima Tahun (The Five-Year Plan) adalah sebuah daftar target perekonomian yang telah direncanakan untuk memperkuat perekonomian Uni Soviet antara tahun 1928 sampai 1932, membuat negara tersebut bisa mencukupi kebutuhan militer dan industrinya sendiri. Perencanaan lima tahun tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan semua aktifitas ekonomi dalam pembangunan industri berat yang sistematis, sehingga mengubah Uni Soviet dari negara agraris yang sederhana menjadi sebuah kekuatan yang mapan secara industri dan militer. Dalam menjalankan rencananya, rezim Stalin membagi sumberdaya ke dalam produksi batubara, besi, baja, perlengkapan jalan kereta api, peralatan mesin. Semua kota-kota baru, seperti Magnitogorsk di pegunungan Ural, dibangun dengan partisipasi antusiasme para pekerja dan intelektual muda. Rencana ambisius ini menggambarkan sebuah aroma tugas dan membantu mobilitas dukungan untuk rezim tersebut.

Semua hal di atas memperlihatkan pembahasan sebelumnya tentang sumber daya dan bagaimana hal tersebut diubah menjadi produk-produk yang berguna, maka dibutuhkan tujuan politik yang nantinya akan memberikan arah.

Pengolahan Barang Tambang

Negara Khilafah harus mempunyai kontrol atas barang tambang mereka sendiri beserta industri yang menyuling dan mengolahnya, untuk menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Hal ini akan menjadi target kunci bagi industri sebagai bahan baku yang sangat penting bagi berlangsungnya industri-industri lain.

Pakistan mempunyai sumberdaya alam yang sangat banyak, termasuk minyak, gas, emas, kromite, bijih besi, batubara, bauksit, tembaga, timah, belerang, batu kapur, marmer, pasir, batuan asin dan tanah liat untuk keramik, dan hanya sedikit yang bisa disebutkan. Seiring pertumbuhan negara tersebut, dengan mengintegrasikan wilayah Muslim lainnya maka akan bisa didapat sumberdaya seperti itu dan juga lainnya. Sangatlah mungkin untuk mengembangkan berbagai industri internal yang bisa mengolah dan memproses sumberdaya ini sehingga tidak tergantung pada keahlian asing.

Kebanyakan sumberdaya tersebut saat ini diproses oleh perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan bagi hasil dari sumberdaya yang mereka olah, contohnya minyak dan gas, dan tidak ada upaya yang dibuat untuk mentransfer keahlian dan tehnologi sehingga Pakistan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dalam proses ini. Perusahaan minyak milik negara telah sah dijual melalui topeng privatisasi.

Untuk bisa mandiri dalam mengolah barang tambang, sejumlah proses harus ditentukan. Semua sumberdaya, yang tidak dimiliki oleh Negara Khilafah di wilayahnya, harus diimpor dari negara-negara yang tidak mempunyai rencana (bermusuhan atau menyerang) terhadap wilayah Islam. Kebijakan tersebut saat ini diterapkan oleh China. Kebutuhan China akan minyak berakibat pada banyaknya bantuan, pinjaman (banyak tidak tertulis) dan hibah yang diberikan China kepada negara-negara Afrika dengan tujuan mendapatkan minyak. Hal tersebut telah dilakukan dengan membangun kilang minyak termasuk fasilitas sekitarnya, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan kantor-kantor tanpa ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan, terbalik dengan campur tangan negara Barat. Kebijakan yang sama harus dilakukan oleh Negara Khilafah jika diperlukan, tetapi kebanyakan wilayah Muslim mempunyai kelebihan dengan anugerah sumber barang tambang yang melimpah, dan hanya beberapa barang tambang tertentu saja yang harus diimpor.

Negara juga harus mengembangkan sebuah kebijakan bagi perusahaan-perusahaan Barat, yang berada di Dunia Islam. Apa saja yang harus dipahami sebagai penghormatan bagi mereka bahwa letak permasalahan adalah kehadiran mereka di Dunia Islam. Kehadirannya saat ini telah menjadi masalah ketika mereka diberikan kebebasan penuh untuk mengelola sumberdaya, dan pada beberapa kasus diberikan bagian dalam bentuk sumberdaya sebagai bentuk pembayaran. Banyak pemimpin Muslim dan kroninya mendapatkan keuntungan finansial pribadi yang menjadi penghalang bagi pendapatan negara atas sumberdaya tersebut.

Masalah terbesar adalah adanya fakta bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mentransfer keahlian dan teknologi kepada negara tempat mereka bekerja. Perusahaan seperti itu harus dipaksa menandatangani kesepakatan untuk mentransfer keahlian mereka kepada Negara Khilafah. Perdagangan adalah satu alat yang kuat dalam hubungan keamanan. Tidak ada dua negara yang mempunyai jalinan perdagangan yang sehat bisa berperang satu sama lain. Buktinya adalah hubungan antara Amerika Serikat dan China, meskipun kedua negara menganggap masing-masing sebagai saingan, mereka tidak bisa berperang, karena pada saat ini mereka saling membutuhkan.

Dalam hal transfer teknologi kasus yang baru-baru ini terjadi pada pembuatan kapal selam di Pakistan adalah suatu contoh yang bagus. Pakistan dan Perancis telah menandatangani sebuah perjanjian untuk membangun tiga buah kapal selam. Satu di antaranya akan dibuat di Perancis, sementara dua lainnya akan dibuat di Pakistan. Dua kapal selam yang dibuat di Pakistan akan dibuat dengan bantuan para insinyur Perancis, sehingga transfer teknologi bisa terjadi. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa dengan adanya kemampuan politik maka industrialisasi bisa terjadi.

Negara Khilafah akan perlu menemukan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan mendapatkannya dari negara yang bersahabat. Pakistan saat ini mempunyai infrastruktur industri berat dan ringan. Contohnya, mesin-mesin untuk perusahaan gula dan semen, ketel uap, masin rol jalan, mesin panen, mesin pintal dan lain-lain. Heavy Mechanical Complex mempunyai fasilitas untuk memproduksi tuangan baja dan besi ringan, sedang, dan berat. Industri-industri tersebut dan lainnya bisa dipakai untuk mengembangkan industri penyuplai bagi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk industri bahan mentah.

Negara Khilafah harus membiayai industrialisasi dengan tiga cara

  • Investasi Langsung: hal ini masuk akal dimana penerimaan keuntungan akan susah jika diberikan pada industri seperti perkapalan, penelitian ruang angkasa atau pengoperasian sistem rel kereta api. Oleh karena itu, Negara Khilafah harus mengatur hal tersebut atau mensubsidi operasi mereka.
  • Berkolaborasi dengan industri – hal ini pastilah terjadi jika terdapat nilai komersial yang potensial pada proyek tersebut sehingga keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan agar proyek tersebut bisa berjalan, contohnya seperti eksplorasi minyak.
  • Merangsang industri untuk bergabung dalam proyek – hal ini diwujudkan dengan memberikan kontrak pada industri untuk membuat tank, persenjataan, kapal laut dan lain-lain atau contohnya dengan menyediakan bantuan/subsidi kepada industri yang mengolah bahan mentah, atau menyediakan lahan kosong untuk proyek konstruksi bangunan misalnya pabrik persenjataan.

Negara Khilafah juga harus berupaya menarik mereka yang mempunyai kemampuan untuk membantu pengembangan industri pertahanan. Dunia Islam telah mempunyai para ilmuwan dan insinyur ahli nuklir seperti halnya insinyur perminyakan. Tetapi karena kurangnya kesempatan maka para ahli tersebut terpaksa pindah ke luar negeri dan menambah kekurangan ahli dan teknologi di Dunia Islam. Contohnya, ketika Mesir menghentikan kebijakan mengembangkan senjata nuklir pada tahun 1967, banyak para ilmuwannya yang pergi ke Irak dan bergabung dengan program persenjataan Saddam Hussein. Abdul Qadir Khan bapak nuklir Pakistan akhirnya menganggur.

Menjalankan sebuah kebijakan industrialisasi akan mendapatkan stimulus dalam perekonomian. Apa yang saat ini kurang dalam Dunia Islam adalah arah dan perencanaan dalam atmosfir perekonomian. Mayoritas para pelaku ekonomi kekurangan dorongan dan investasi, dan juga terlalu tergantung pada ekspor gas dan minyak.

Pembentukan industri pertahanan yang lebih maju akan mengundang suntikan investasi yang lebih besar. Hal ini akan diiringi investasi sektor swasta dari para pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebagai imbasnya dan akan terus dikembangkan. Pengaruh nyata pertama yang harus dimengerti adalah kebijakan tersebut akan menciptakan lowongan pekerjaan bagi mereka yang sebelumnya pengangguran. Negara mungkin harus mengadakan sebuah pelatihan, tetapi Dunia Islam bukanlah sekedar pekerja yang memiliki ketrampilan saja.

Adanya pekerjaan tentunya akan menambah konsumsi, seiring dengan masuknya pendapatan yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya permintaan barang dari masyarakat biasa. Peningkatan tersebut dalam selisihnya akan mendorong perkembangan sektor-sektor perekonomian lainnya seperti sektor industri barang, sektor barang konsumsi dan juga permintaan terhadap beberapa barang mewah. Permintaan tersebut akan mendorong orang-orang untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dan lebih jauh menciptakan kesempatan kerja dan kekayaan ekonomi.

Pertanian

Untuk mengikuti sebuah kebijakan industrialisasi sangatlah penting bagi setiap negara untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Sangatlah penting bahwa sebuah negara untuk tidak bergantung pada kekuatan asing dalam kebijakan agrikulturalnya, karena setiap kebijakan tidak akan bermakna tanpa adanya kemampuan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Negara Khilafah juga harus membuat kebijakan agrikultur yang mandiri, dengan menggunakan tanah Arab, yang dianugrahkan pada kaum Muslim.

Turki mensahkan kebijakan dasar yang jelas pada dalam bidang industri dan pertanian melalui campurtangan negara setelah perang dunia, meskipun sejak akhir 1980-an reformasi IMF telah benar-benar menghentikan pembangunannya. Sebagai konsekuensinya, saat ini Turki menjadi pengekspor bahan makanan, sapi dan ternak.

Harus diingat bahwa Negara Khilafah nanti harus berinvestasi dalam peralatan dan teknik pertanian terbaru. Perlu dijelaskan bahwa Korea Utara dulu mempunyai kebijakan pertanian yang jelas, berkembang setelah Perang Dunia II yang disebut sebagai filosofi Juch, yang diterapkan dalam tiga tahap pada pemerintahan komunis. Korea Utara adalah negara yang bisa secara potensial melakukan perdagangan dengan Negara Khilafah, sehubungan dengan rencananya mengekspor peralatan pertaniannya, tetapi terhalang karena pasar Amerika dan Eropa tertutup bagi mereka dengan alasan keamanan. Negara bisa membuat poin-poin perdagangan yang menarik sehingga kita bisa mendapatkan mesin pertanian Korea Utara dan juga kelebihan teknik pertanian mereka.

Ini hanyalah gambaran umum tentang kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan di wilayah kekuasaan Negara Khilafah. Wilayah Muslim dipenuhi oleh berbagai sumberdaya, para ahli, dan orang-orang yang mau bekerja demi kepentingan Islam. Para pemimpin saat ini -selama mereka ada- akan tetap memastikan adanya negara-negara yang tidak akan pernah berkembang dan mencapai kekuatan sebenarnya, dan telah menetapkan diri mereka sebagai agen tetap dari kekuatan dunia. Pada awal abad ke-20 Jerman menentang kerajaan Inggris dengan industrinya yang kemudian mengakibatkan terjadinya Perang Dunia I. Hal tersebut juga untuk membatasi pembentukan kekuatan global yang seimbang dan tujuannya setelah membangun dalam kurun waktu 6 tahun dan mengambil kekuatan dunia secara bersama sama untuk menghentikan kemajuannya. Uni Soviet dalam rentang waktu 20 tahun berkembang dengan cepat dan hampir 50 tahun bersaing dengan Amerika sebagai adikuasa global.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa jika ada kemauan maka semua negara bisa melakukan indutrialisasi dan sanggup membela diri mereka sendiri, sementara itu, tanpa industrialisasi mereka akan terus jatuh dalam pengaruh kekuasaan asing. Akan tetapi, ada perbedaan penting yang harus dicatat. Banyak contoh negara-negara yang berindustrialisasi hanya bertujuan untuk menaklukkan dan menjajah kawasan lain atau menyandang status sebagai penguasa dunia.

Umat Islam yang sedang menuju industrialisasi dan perkembangan teknologi harus dibangun di atas kekuatan akidah Islam dan motivasi yang terus berjalan. Selalu berpegang teguh pada tuntunan Allah Swt dan utusan-Nya yang mulia Nabi Muhammad saw.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika ia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikanmu kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya-lah engkau dikumpulkan. (TQS. al-Anfal [8]: 24)

1 Desember, 2008 Posted by | politik ekonomi | Tinggalkan komentar

Khilafah Membuat Kemiskinan Tinggal Jadi Sejarah

HTI-Press. Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan sebanyak 1,2 milyar orang menderita kelaparan atau kekurangan gizi; 100 juta orang tidak memiliki tempat tinggal, dan kira-kira 300 juta orang di Afrika saja tidak punya akses terhadap air minum yang bersih. Dunia Islam juga menderita; sebagai gambaran, di Bangladesh 35,6% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan 77,8% hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari. Beberapa negara, seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia terlihat mengalami kemajuan sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat sedunia, tapi ironisnya, jurang pemisah yang kaya dan yang miskin kian lebar saja.

Kemiskinan yang melanda dunia bukan sebuah kebetulan, melainkan disebabkan oleh sistem yang membuat perdagangan global menjadi tidak adil, dan adanya manipulasi serta eksploitasi ekonomi dari negara-negara donor, yang notabenenya adalah negara-negara kapitalis Barat. Karena itu, sungguh naif jika ada pemikiran bahwa ketidakseimbangan ekonomi dapat dipulihkan dengan menghapuskan seluruh utang, tanpa adanya upaya untuk mengevaluasi model ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab atas meningkatkanya krisis global ini.

Pertumbuhan kemiskinan, konflik, dan ketunaaksaraan, secara intrinsik terkait dengan budaya ketergantungan ekonomi yang berhasil ditanamkan oleh Barat ke negeri-negeri Muslim dan Dunia Ketiga. Hal ini dilakukan dengan sejumlah langkah, seperti manipulasi mata uang, pemanfaatan pinjaman negara, dan legalisasi perusahaan multinasional yang menidakstabilkan dan menghancurkan aktivitas perekonomian negeri-negeri Muslim dan Dunia Ketiga.

Ketergantungan Ekonomi

Lembaga-lembaga semacam International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan pemerintahan negara-negara Barat, sejak lama rajin meminjamkan uangnya ke negeri-negeri Muslim. Meskipun secara nominal berperan membantu pembangunan nasional, manfaat dari pinjaman itu hanya terasa dalam jangka pendek, dan selanjutnya malah mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap lembaga-lembaga kreditur dan menggantungkan masa depan kepada bantuan internasional. Saat ini, 21 negeri Muslim diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpendapatan rendah atau negara dengan catatan utang yang sangat parah. Berdasarkan indikator pertumbuhan, negara-negara yang “baik kinerjanya”, seperti Bangladesh, sangat tergantung pada bantuan asing sehingga mereka tetap dimasukkan oleh Bank Dunia ke dalam golongan negara-negara yang banyak utang. Utang-utang itu dibayar dengan tingkat suku bunga yang sangat memberatkan, yang melumpuhkan perekonomian, karena sebagian besar pendapatan negara dibelanjakan hanya untuk membayar utang luar negeri. Perkara ini dikemukakan dengan gamblang oleh Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan, “Meskipun Jepang memberikan bantuan, tapi Jepang mengambil kembali dengan cara lain, seperti sihir, hampir dua kali lipat dari yang mereka berikan.” Sebagai contoh, total utang domestik dan luar negeri Pakistan mencapai 60 milyar dollar, dengan 50% anggaran negaranya dibelanjakan untuk membayar utang itu. Demikian pula dengan Mesir, yang 50% pendapatan tahunannya dan Tk 80 crore (Tk 800 juta) dari anggaran Bangladesh habis untuk membayar utang. Akibat dari utang itu sungguh parah, karena membuat negara bersangkutan terjerumus dalam lembah kemiskinan yang ekstrim.

Pinjaman IMF dan Bank Dunia tidak tanpa syarat. Pinjaman itu diberikan dalam kesepakatan yang mencakup sejumlah konsesi/kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing, seperti keringanan pajak selama 15 tahun dan dibebaskan dari keharusan membayar bea ekspor, sehingga tercipta “lingkungan yang kondusif bagi investasi”. Persyaratan ini membuat perusahaan-perusahaan asing memiliki keunggulan secara tidak adil dibandingkan perusahaan-perusahaan lokal, menghambat persaingan usaha dan membuat perusahaan lokal bangkrut. Persyaratan lain menuntut negara-negara debitur untuk mengurangi anggaran kesehatan dengan memberlakukan tarif bagi para pengguna layanan medis, dan memprivatisasi fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, guna memastikan bahwa pembayaran utang mendapat prioritas utama.

Kurangnya anggaran untuk fasilitas-fasilitas layanan dasar juga merupakan masalah tersendiri dan dapat menimbulkan efek merusak bagi kondisi kesehatan suatu negara. Sebagai contoh, banyak penyakit yang ditemui di Dunia Islam terkait dengan buruknya persediaan air, buruknya sanitasi dan pola hidup yang tidak aman secara medis, termasuk: kolera, tipoid, hepatitis, disentri, dan polio.

Persyaratan lain yang tak kalah berbahaya ialah tuntutan “pemerintahan yang lebih baik”, atau “reformasi ekonomi”, yang biasanya berarti liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan mengurangi hambatan dagang untuk barang-barang dari luar negeri. Privatisasi membuka pasar terhadap masuknya perusahaan-perusahaan asing yang berujung pada penguasaan barang publik seperti minyak dan gas. Kelak hal ini akan mengurangi secara drastis kontrol pemerintah atas sumber dayanya sendiri. Lagi-lagi ini akan menimbulkan dampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan setempat yang tidak mampu bersaing di dalam pasar yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga mereka semakin tergantung pada bantuan luar negeri. Pasar dalam negeri semakin terdesak oleh klausul-klausul tidak adil yang diberlakukan oleh World Trade Organisation (WTO), seperti syarat pengurangan utang atau bantuan. Sebagai contoh, WTO seringkali mendesak negara-negara Dunia Ketiga untuk menyepakati ketentuan untuk tidak memberlakukan tarif impor atas produk luar negeri. Ini berarti negara-negara tersebut tidak dapat melindungi pasar internal mereka sehingga pasokan produk agrikultur murah (karena disubsidi) dari Barat bisa melimpah, dan pada gilirannya akan menghancurkan kehidupan para petani setempat.

Ekspor dan Mata Uang

Salah satu syarat pembayaran utang ialah bahwa negara-negara debitur harus meningkatkan ekspor mereka. Akan tetapi, tidak seperti negara-negara Barat, yang mereka ekspor umumnya bukanlah barang-barang khusus dan karena itu hanya memberi marjin laba yang sedikit. Bangladesh, misalnya, kebanyakan mengekspor bahan tekstil dan garmen, rami dan produk rami, ikan beku dan makanan laut. Sebaliknya, barang-barang yang diekspor oleh Barat kebanyakan mesin-mesin industri dan senjata, produk yang sangat menguntungkan. Barat juga berkonsentrasi menjual produk akhir yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, seperti coklat atau kopi, tapi tidak menjual alat-alat produksi, sehingga meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara lain terhadap Barat.

Negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan dan negara-negara miskin di Sub-Sahara Afrika tidak mampu membuat investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang yang lebih menguntungkan, karena sebagian besar dari pendapatan tahunan mereka habis untuk membayar utang. Karena itu, utang merupakan salah satu instrumen efisien yang menjamin akses murah terhadap bahan mentah negara lain. Untuk menjamin hal ini, lembaga-lembaga semacam IMF memastikan bahwa mereka (IMF) memiliki kemampuan untuk memanipulasi mata uang negara-negara pengekspor agar mereka dapat membeli barang-barang pada tingkat harga yang mereka inginkan. Sebagai contoh, keputusan Bangladesh untuk mengambangkan mata uangnya terhadap pasar asing pada tanggal 1 Juni 2003 merupakan hasil desakan IMF. Mereka menolak memberikan bantuan darurat ketika cadangan devisa Bangladesh di bawah 1 milyar dollar, kecuali jika Bangladesh mau mengambangkan mata uangnya. Dengan begitu, yang mengendalikan taka (mata uang Bangladesh) sebenarnya ialah negara-negara Barat, bukan Bangladesh Bank, sesuai dengan keinginan mereka.

Manipulasi atas mata uang Bangladesh membuat negara-negara asing dapat membeli bahan-bahan mentah, bahkan membeli perusahaan industri, dengan harga murah. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar bisa masuk ke perekonomian setempat dan mendominasinya dengan produk-produk asing mereka. Devaluasi taka membuat tingkat inflasi naik sehingga nilai riil uang menurun, dan ini menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan dasar seperti roti dan ikan, dan turunya tingkat nilai riil upah.

Peran Penguasa dalam Beban Ekonomi Ketergantungan

Kepemimpinan yang tidak efektif merupakan salah satu alasan utama mengapa negeri-negeri Muslim hanya mengalami sedikit pertumbuhan ekonomi, atau tidak mampu keluar dari cengkeraman ekonomi ketergantungan. Selain karena adanya faktor uang dalam jumlah banyak, kesengsaraan rakyat diperparah oleh pemerintah yang tidak memiliki itikad politik untuk mengubah sistem yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan itu. Meskipun sebagian negeri Muslim menghadapi masalah ekonomi yang akut, padahal mereka kaya dengan minyak, tapi para penguasanya hampir tidak melakukan apapun untuk mengembangkan perekonomian negara mereka, dengan membangun konglomerasi multinasional atau menyewa tenaga ahli untuk belajar membuat alat-alat produksi agar bisa membangun perekonomian yang mandiri.

Bahkan, para penguasa di negeri-negeri yang kaya sumber daya alam itu seharusnya bisa merancang kebijakan swasembada untuk memperkuat perekonomian nasional mereka dan membuat mereka mampu berdiri sendiri. Yang terjadi malah para penguasa itu berusaha meningkatkan ketergantungan ekonomi negaranya. Pada akhir tahun 1990-an, Perdana Menteri Bangladesh, Syeikh Hassina, setelah penemuan cadangan gas yang melimpah di daerah Sylhet dan Teluk Bengal, serta merta memberikan kontrak konsesi gas kepada perusahaan-perusahaan AS dan asing lain seperti UNOCAL. Dan tahun lalu, pemerintah di sana menandatangani ‘nota kesepahaman’ pipa saluran gas tiga negara ‘Myanmar-Dhaka-India’, yang kian memperlemah posisi ekonomi negara tersebut. Demikian pula Pakistan, di bawah pimpinan Musharraf, telah memprivatisasi perusahaan-perusahaan listrik dan gas seperti WAPDA, dan mengalihkan kepemilikannya ke perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di AS dan Eropa. Ini sangat membahayakan perekonomian mereka, karena uang yang sangat dibutuhkan untuk memutar perekonomian Pakistan kini disedot dan dialirkan ke perekonomian negara-negara Barat.

Mengganti penguasa yang ada sekarang tidak akan menghasilkan perubahan ekonomi di negeri-negeri Muslim, atau menghentikan siklus ketergantungan yang sudah kadung mengakar. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu, dan itu lebih diakibatkan oleh dianutnya sistem ekonomi Kapitalisme; sebuah sistem yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia secara merata sehingga mengakibatkan kemiskinan merajalela. Ini terkait dengan bagaimana Kapitalisme memandang masalah ekonomi. Kapitalisme memandang masalah ekonomi sebagai ‘adanya kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan’. Jadi, Kapitalisme berusaha mengatasi masalah ekonomi dengan memaksimalkan produksi guna menghasilkan kekayaan, yang selanjutnya akan memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, kebutuhan manusia. Kapitalisme memiliki premis bahwa kebutuhan setiap individu tidak dapat dipenuhi, dan karena itu kemiskinan akan selalu ada berbarengan dengan kekayaan. Dengan demikian, masalah kemiskinan, ketunawismaan, dan kelaparan akan selalu menjadi ancaman laten bagi setiap masyarakat Kapitalis. Karena itu, kemiskinan bukanlah karakter negeri-negeri Muslim dan Dunia Ketiga saja, melainkan juga karakter negara-negara Barat.

Kemiskinan, ketunawismaan, penyakit dan kelaparan yang melanda Dunia Islam adalah sebagian buah dari ketergantungan ekonomi terhadap Barat dan lembaga-lembaganya. Keringanan utang, pinjaman baru, atau menambal sulam sebagian dari sistem ekonomi yang ada sekarang ini tidak akan menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh tatanan kapitalis global yang akan terus berlanjut, selama kaum Muslim masih dipimpin oleh para penguasa dan politisi yang tidak mampu melihat visi ekonomi negara-negara Barat.

Sikap menyerah dan tidak mandiri telah mempengaruhi para penguasa itu sehingga mereka lebih suka membebek daripada memimpin. Mereka tidak merasa malu dengan menjadi budak impoten yang menghamba terhadap majikan-majikan mereka, dan mereka secara sadar menghambat seruan-seruan menuju kemandirian ekonomi. Untuk bisa bebas dari siklus ketergantungan ekonomi ini, Dunia Islam harus bersatu sebagai satu kesatuan negara, untuk membentuk blok kuat yang mandiri di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang dibimbing oleh visi yang berbeda, dan memiliki keberanian untuk membuat sistem yang mandiri dari kerangka sistem Barat yang ada sekarang.

Bagaimana Negara Khilafah akan bisa menghilangkan kemiskinan?

Islam memandang kemiskinan dari kacamata berbeda tetapi masih berkaitan dengan yang sedang diketengahkan oleh dunia berkembang, dan pada waktu bersamaan mempunyai sejumlah peraturan yang bisa menghilangkan kemiskinan. Islam mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang. Islam membagi kebutuhan tersebut ke dalam tiga hal: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini Islam berbeda dengan kapitalisme karena Islam melihat kemiskinan sebagai suatu prinsip yang konsisten dan tetap. Tidak seperti definisi di dunia berkembang, dimana kemiskinan dilihat dari sudut pandang yang sempit. Mereka melihat kemiskinan sebagai sebuah hubungan relatif antara GDP dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti, tidak bisa memenuhi barang mewah di Inggris bisa dianggap miskin, tetapi tidak di Sudan. Dengan definisi ini, sebuah kenyataan jika seseorang berada dalam kemiskinan, kemudian mendadak sontak bisa berubah ‘menjadi kaya’ hanya karena adanya kenaikan pada kekayaan negara, sementara hakekatnya tidak ada satupun yang berubah pada diri orang tersebut. Masalah krusial yang terjadi adalah tidak mungkin bisa mengembangkan kebijakan pemerintah dalam sebuah dasar dimana orang yang berada dalam kemiskinan bisa terus berubah.

Islam juga mengenal kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti keamanan dan pendidikan, dan hal ini menjadi salah satu prioritas dari negara, sesuai tanggung jawabnya untuk menjamin kebutuhan pokok sebanyak apapun itu.

Negara Khilafah akan membuat semua kelengkapan kepemilikan umum yang diperlukan sebagai sebuah kebijakan. Islam menetapkan tiga jenis kepemilikan; negara, umum, dan pribadi. Hal tersebut menandakan bahwa setiap keperluan yang dianggap tidak tergantikan bagi masyarakat sebagai properti publik, seperti jika ketidaksediaannya akan membuat orang-orang mencarinya secara luas dan jauh. Kemudian hal tersebut akan dimiliki secara publik, dan keuntungan yang dihasilkannya akan diatur bagi kepentingan seluruh penduduknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw:

Umat Muslim itu berserikat dalam tiga hal: (yaitu) air, padang rumput dan api”.

Meskipun hadits tersebut hanya menyebutkan tiga hal, kita bisa menerapkan qiyas (analogi) dan memperluas bukti untuk menutupi semua contoh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak tergantikan. Seperti sumber air, hutan sebagai sumber kayu, ladang minyak, pembangkit listrik, jalan raya, sungai, lautan, danau, kanal umum, teluk, selat, bendungan dan lain-lain, tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Tentu saja Islam akan mengijinkan kepemilikan jika hal tersebut tidak terlalu penting bagi masyarakat. Solusi ini akan membawa efek yang unik, karena hal tersebut akan memastikan setiap orang mendapatkan ketentuan yang mendasar untuk hidup, dan tidak berada di bawah monopoli atau harga-harga yang tinggi. Jika negara telah memperoleh pendapatan yang tersedia dan telah memenuhi kebutuhan masa depan yang telah direncanakan maka tidak perlu memberlakukan pajak. Zakat, sebuah pilar agama Islam yang konstan tetapi bukan berupa pajak, lebih berupa sebuah tunjangan sosial yang ditujukan bagi kategori orang-orang tertentu. Hal ini berarti umat Muslim bisa berkata bahwa mereka tidak akan lagi berkata bahwa ada dua hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan; (yaitu) kematian dan pajak.

Masalah kemiskinan bukanlah masalah dalam produksi, melainkan juga masalah distribusi produk agrikultur dalam ekonomi. Meskipun dorongan pasar akan memastikan hal itu terjadi, tetapi Negara Khilafah akan mengatur distribusi produk-produk agrikultur. Hal ini bisa dicapai dengan satu jenis kebijakan. Sebagai contoh, adalah umum jika sebuah tanah kosong yang digarap oleh seseorang, maka ia akan menjadi pemilik lahan tersebut. Hal ini berasal dari hadits Nabi Muhammad saw:

“Barang siapa yang mengolah sebuah tanah yang tidak dimiliki siapapun, maka ia lebih pantas mendapatkannya.”

Peraturan ini sangat potensial mengubah tatanan agrikultural di negeri-negeri Muslim secara fundamental. Di negara-negara Arab, terdapat air yang melimpah dan lahan yang sangat subur, tetapi lahan tersebut telah ditinggalkan karena orang-orang pindah ke ibu kota dan meninggalkan sebagian besar desa tersebut tidak berpenghuni. Salah satu aturan dalam Islam yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu secara finansial tidak bisa membiayai dirinya sendiri dan juga tidak bisa didukung oleh keluarganya maka ia berada dalam layanan finansial Khilafah. Akan tetapi, daripada mengeluarkan pemberian upah berupa keuntungan untuk menyokong masyarakat, Islam lebih condong menyediakan mereka dengan peralatan untuk mencari kekayaan mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak lahan pertanian ini yang akan diberikan pada orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka bisa menyediakan kebutuhan pangan negaranya.

Kebijakan Pertanian

Kebijakan Negara Khilafah dalam bidang pertanian harus berkisar mencapai hal-hal sebagai berikut:

  1. Meningkatkan produksi makanan, termasuk mengembangkan teknik permesinan dan agraris terbaru.
  2. Meningkatkan produktivitas pada bahan-bahan pakaian seperti kapas, wol dan sutera, hal ini untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harus dimiliki tanpa terpaksa harus mengimpor.
  3. Meningkatkan produksi barang-barang yang mempunyai pasaran luas, baik itu produk tekstil atau makanan seperti buah jeruk, kurma dan lain-lain.

Negara Khilafah perlu medorong para petani, khususnya mereka yang kemampuannya telah terbukti, untuk menyebarkan kemampuan ini, khususnya dalam metode pertanian pada kaum Muslim yang tidak mempunyai kemampuan tersebut. Para petani Turki adalah yang paling trampil di dunia, sementara para petani Pakistan adalah petani yang teknologinya paling maju. Dorongan bisa datang berupa bantuan lahan pertanian yang luas ataupun berupa bantuan finansial secara langsung.

Negara Khilafah harus masuk dalam pasar sebagai pemasok dalam penyediaan barang dan pembeli produk-produk pertanian, dengan tujuan untuk mengatur produksi pertanian dan menjaga para produsen pertanian dari fluktuasi pasar dan melawan pengaruh kondisi alam dan cuaca.

Negara Khilafah harus mempunyai kontrol atas area produksi untuk alasan kualitas, dan untuk menanggulangi masalah-masalah kelebihan kapasitas dalam sektor-sektor agrikultur yang kurang penting.

Negara Khilafah dalam prioritasnya harus menginvestasikan banyak uang yang dibutuhkan dalam kebijakan agrikultur umum karena dua hal mendasar. Satu, hal ini adalah kebutuhan yang paling pokok dalam taraf awal Khilafah. Hanya perkembangan industri pertahanan dan konsumsi industri gas dan minyak yang harus ditekankan dalam agenda Khilafah. Dua, agrikultur juga, Insya Allah, akan menjadi sumber terbesar pekerjaan yang kemudian menyediakan lapangan kerja dan lebih banyak memutar kekayaan dalam perekonomian.

Dengan demikian Negara Khilafah harus berinvestasi dalam peralatan/permesinan dan teknik agrikultur terbaru. Perlu dicatat bahwa Korea Utara mempunyai kebijakan agrikultur yang jelas di masa lalu dan berkembang setelah Perang Dunia II dalam tiga tahapan dengan cara-cara komunis. Akan tetapi, Korea Utara menyadari bahwa ketika mereka mencoba untuk mengekspor peralatan mereka, pasar Eropa dan Amerika telah tertutup bagi mereka karena tujuan-tujuan proteksi. Negara Khilafah harus membuat persyaratan perdagangan yang menarik sehingga kita bisa mendapatkan peralatan pertanian Korea Utara dan juga mendapatkan keuntungan dari teknik-teknik pertanian mereka.

Distribusi Kekayaan

Alasan yang menggarisbawahi mengapa kemiskinan terjadi di Dunia Islam adalah karena penerapan sejumlah ide-ide kapitalis yang membatasi dengan ketat perputaran kekayaan. Negara Khilafah akan segera menghilangkan semua kesenangan sistem kapitalis dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Jika orang telah meneliti efek peraturan itu maka jelas sudah bahwa kemiskinan akan hilang.

Islam tidak mempunyai konsep penerimaan pajak, atau pajak pertambahan nilai, atau bea pajak, ataupun kontribusi asuransi nasional, dan yang lainnya. Tetapi Islam menempatkan kewajiban perpajakan pada kekayaan, dan bukan pada pendapatan. Efek hal tersebut dalam perekonomian sangatlah besar. Contohnya, rata-rata gaji di Inggris adalah 24.000 poundsterling. Pada kisaran tersebut beban pajak bersama dengan kontribusi pajak nasional jatuh ke 30%. Bersamaan dengan pajak tak langsung (pajak dalam pengeluaran daripada pendapatan) seperti halnya juga pajak dewan, pajak jalan dan lain-lain, berarti beban bersih pajak jatuh pada kisaran 40-50%. Hal tersebut berarti rata-rata perorang di Inggris kehilangan 10 ribu sampai 12 ribu pounsterling karena pajak.

Dalam Negara Khilafah, secara sederhana, pajak kekayaan berada dalam kisaran 2.5%. Hal ini berarti dalam setahun, orang yang berpendapatan menengah bisa menghemat 10 ribu pounds. Sehingga dua atau tiga orang bisa masuk dalam sebuah kontrak bisnis seperti mudharabah untuk mengirim beberapa permintaan untuk pelanggan dan barang-barang industri, selain menciptakan lapangan kerja lain dalam perekonomian.

Pertimbangkan juga pembatalan tingkat suku bunga.

Dalam perekonomian Barat, semua model ekonomi didasarkan pada tingkat suku bunga, dari keputusan investasi, konsumsi, tabungan, sampai pinjaman keuangan, pembelian rumah dan lainnya.

Efek dari hal tersebut adalah pengeluaran dan investasi yang tidak seimbang dan natural. Sebagai contohnya, seseorang dengan kemampuan ekonomi menengah yang membeli sebuah rumah kemudian terjebak dalam hipotik dan membayar sejumlah bunga yang mengikat selama 25-30 tahun. Hal tersebut diiringi dengan pembayaran pinjaman untuk mobil dan barang mahal lainnya yang mengikis habis pendapatan masyarakat. Akan tetapi, meskipun setelah biaya pajak, dan biaya pembayaran bunga, orang-orang masih mempunyai beberapa pendapatan yang bisa dibuang. Kemudian masalahnya adalah investasi; sesungguhnya sederhana bahwa orang-orang tidak akan berinvestasi bila rata-rata keuntungan sebuah bisnis seimbang dengan risiko kerjasama, dan bisa didapat dari bunga dengan menyimpan uang di bank untuk menambah bunga. Dengan kata lain, tingkat suku bunga membatasi investasi, dan oleh karena itu bunga menjadi rintangan dalam penyaluran kekayaan.

Selain mengatur masalah kekayaan publik, Islam juga bersandar pada sejumlah peraturan untuk memastikan kekayaan terus berputar dan menghukum -pada beberapa kasus memberlakukan pungutan- pada mereka yang menimbun kekayaan mereka. Hal ini sangat penting karena menimbun uang dan menyimpan kekayaan dalam sebuah akun untuk mendapatkan bunga bahkan akan mengakibatkan uang tidak tersirkulasi. Islam mempunyai sekumpulan aturan yang melarang penimbunan kekayaan dan mendorong pengeluaran yang memastikan distribusi kekayaan. Islam juga mempunyai pajak tanah kharaj, dimana pungutan ditentukan oleh kualitas lahan, dan ‘usyur, yang merupakan pungutan hasil dari lahan tersebut. Islam memperbolehkan pengambilalihan lahan jika lahan tersebut tidak dipakai selama tiga tahun. Peraturan ini akan sangat efektif untuk mengakhiri monopoli beberapa keluarga di dunia ketiga yang memiliki lahan yang luas dari peninggalan penjajah, kecuali lahan tersebut dipakai secara produktif yang akan membantu perputaran kekayaan.

Dalam Islam, dorongan untuk tidak berbelanja itu tidak ada, bunga itu terlarang, dan menimbun itu dikenakan pungutan. Tidak mempunyai bunga artinya tidak ada dorongan untuk menyimpan uang di bank, karena hal itu tidak akan menambah bunga, tetapi tetap dikenakan pungutan jika disimpan selama satu tahun. Dengan tidak mempunyai pajak dalam pendapatan ataupun pendapatan, sebuah proporsi pendapatan untuk pengeluaran yang lebih besar bisa bebas diinvestasikan pada barang-barang fisik, aset-aset dan berbagai peralatan, yang berimbas pada penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan setiap permintaan dalam perekonomian. Kertas-kertas berharga seperti saham, obligasi dan surat utang sebagai bentuk komoditas, tidak terdapat dalam Islam. Satu-satunya bentuk investasi adalah dalam hal-hal/barang yang kongkrit yang memastikan perekonomian terus memutar kekayaan.

Ini adalah sebuah kumpulan kebijakan umum yang harus diikuti oleh Negara Khilafah untuk menarik Dunia Islam keluar dari kemiskinan. Sistem ini kemudian harus diperkenalkan pada negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang selama berdekade-dekade telah tenggelam dalam kemiskinan karena cengkeraman Amerika Serikat, IMF dan Bank Dunia. Sistem ini juga kemudian harus menjadi bagian dari agenda global ketika konferensi dan perayaan seperti halnya target milenium dibicarakan. Harus dicatat bahwa banyak kebijakan yang diperkenalkan target kemiskinan dunia berasal dari dasar yang sama dimana masalah-masalah tersebut berasal.

Dunia Islam telah dianugerahi dengan tanah yang subur, air dan barang tambang, yang jika dimanfaatkan dengan baik akan menyelesaikan masalah kemiskinan dengan mudah di Dunia Islam. Sesuatu yang juga harus jelas adalah bahwa produksi barang-barang agrikultur belaka bukanlah solusi dari kemiskinan, masalahnya terletak pada penyalurannya. Turki adalah satu contoh yang bagus dimana 20% dari 70 juta penduduknya berada dalam kemiskinan meskipun mereka adalah salah satu pemimpin terbesar penghasil pertanian. Per Maret 2007, Turki adalah penghasil terbesar hazelnut, ara, apricot, cerry, quince, dan pomegranate; penghasil terbesar kedua semangka, ketimun dan kacang; penghasil ketiga terbesar tomat, terung, cabai hijau, dan miju-miju; penghasil bawang dan zaitun terbesar keempat; penghasil gula tebu terbesar kelima; penghasil tembakau, teh dan apel terbesar keenam; penghasil kapas dan gandum ketujuh terbesar; penghasil almon ke delapan terbesar; penghasil terbesar gandum, gandum hitam, dan jeruk besar kesembilan, dan penghasil terbesar kesepuluh lemon.

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dalam hal landasan maupun rinciannya. Berbeda dengan perspektif fundamental Kapitalis yang menganggap sumber daya yang ada di dunia ini terbatas, Islam memandang bahwa bumi ini sangat kaya dengan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia. Syariat Islam memberikan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar warganegara ini kepada Negara Khilafah. (hti)

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/02/khilafah-membuat-kemiskinan-tinggal-jadi-sejarah/

1 Desember, 2008 Posted by | Analisa | | Tinggalkan komentar

Sistem Keuangan Islam Global

Sistem keuangan kapitalis telah terbukti menimbulkan krisis yang berulang. Bagaimana solusi alternatifnya? Tulisan ini akan memberikan gambaran sistem keuangan Islam global, menunjukkan ketangguhan sistem ekonomi Islam—yang pernah diterapkan selama lebih dari 1200 tahun lamanya dan tidak pernah mengalami krisis ekonomi global yang signifikan—serta menunjukkan peran penting institusi pemerintah yang akan menerapkan sistem keuangan Islam tersebut.

Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam secara komprehensif terdiri dari: (1) Mata uang syar’i berdasarkan emas/perak; (2) Bebas riba; (3) Bertumpu pada ekonomi sektor riil.

Pertama: Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap, tidak berubah.

Adapun landasan syar’i ditetapkannya sistem emas dan perak sebagai standar mata uang negara adalah sebagai berikut:

1. Islam mewajibkan diyat (denda) dengan kedua mata uang tersebut (dinar dan dirham).

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ

Denda atas penimbun emas adalah seribu dinar (HR an-Nasa’i).

2. Nishâb (batas minimal) pencurian yang mengharuskan pelakunya dipotong tangan-nya adalah seperempat dinar atau lebih.

Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memotong tangan pencuri dalam kasus pencurian yang nilainya tiga dirham. Rasulullah saw. bersabda:

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Tangan (yang mencuri) dipotong pada (kasus pencurian) seperempat dinar atau lebih (HR al-Bukhari dan Muslim).

3. Islam mengharamkan menimbun emas dan perak.

Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah maka beritahulah mereka azab yang pedih. (QS at-Taubah [9]: 34).

4. Islam mewajibkan zakat atas emas dan perak karena keduanya dianggap sebagai mata uang dan sebagai standar harga barang dalam jual-beli dan upah-mengupah tenaga kerja.

Aisyah ra. bertutur:

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ

Rasulullah saw. memungut zakat untuk setiap 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar (HR Ibn Majah).

Ketika Islam menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam muamalah, emas dan perak dijadikan sebagai tolok-ukurnya. Rasulullah saw. melarang pertukaran perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Beliau memerintahkan untuk memperjualbelikan emas dengan perak sesuai yang diinginkan. Atas dasar semua itu, jelas bahwa sesungguhnya mata uang syar’i adalah emas dan perak.

Kedua: Sistem keuangan Islam secara tegas melarang riba dan penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Karena itu, haram menjual barang yang belum menjadi miliknya secara sempurna. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Di Baitul Mal, rakyat juga mendapat bagian khusus untuk pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, sebagai bentuk bantuan untuk mereka, tanpa ada unsur riba sedikit pun di dalamnya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 278-279).

Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi riba yang tampak dalam sistem keuangan dan perbankan modern (dengan adanya bunga bank) diharamkan secara pasti; termasuk transaksi-transaksi turunannya yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun pasar-pasar bursa. Penggelembungan harga saham maupun uang—sehingga tidak sesuai dengan harganya yang ‘wajar’ dan benar-benar memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalamnya—adalah tindakan riba. Rasulullah saw.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَاْلفِضَّةُ بِاْلفِضَّةِ وَاْلبُرُّ بِاْلبُرِّ والشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وّالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَاْلمَلَحُ بِاْلمَلَحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَيَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اْستَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

(Boleh ditukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang setara (sama nilai dan kualitasnya) dan diserahterimakan langsung (dari tangan ke tangan). Siapa saja yang menambahkan (suatu nilai) atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berbuat riba (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Ketiga: Bertumpu pada ekonomi riil. Sistem ekonomi Islam selalu menomorsatukan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat secara riil—bukan sekadar pertumbuhan ekonomi saja—sebagai isu utama yang memerlukan jalan keluar dan penerapan kebijakan. Sistem Islam memiliki latar belakang pemikiran yang khas tentang ekonomi sehingga jalur pengembangan ekonominya pun berbeda dari Kapitalisme.

Sistem Ekonomi Islam menfokuskan pada manusia dan pemenuhan kebutuhannya, bukan pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Dasar pemikiran yang membentuk sistem ekonomi Islam melahirkan kebijakan dan peraturan yang diarahkan untuk mencapai fokus tersebut. Islam menaruh perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia, ketimbang pada penambahan angka GDP saja.

Ketangguhan Sistem Ekonomi Islam

1. Menggerakkan ekonomi riil.

Ekonomi Islam tidak mengenal dualisme ekonomi, yaitu sektor riil dan sektor non riil, yang aktivitasnya didominasi oleh praktik pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi pada ekonomi riil. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi riil. Dengan demikian, semua aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta kekayaan tetap berputar secara luas.1

Larangan terhadap adanya bunga (riba) bisa dipraktikan dengan melakukan investasi modal di sektor ekonomi rill, karena penanaman modal di sektor lain (non-riil; seperti pasar uang maupun pasar modal) dilarang dalam syariah.2 Kalaupun masih ada yang berusaha menaruh sejumlah modal sebagai tabungan atau simpanan di bank (yang tentunya juga tidak akan memberikan bunga), modal yang tersimpan tersebut juga akan dialirkan ke sektor riil bisa dalam bentuk kerjasama (syarikah),3 sewa menyewa4 maupun transaksi perdagangan halal di sektor riil lainnya.5

Walhasil, setiap individu yang memiliki lebih banyak kelebihan uang bisa menginvestasikan-nya di sektor ekonomi riil, yang akan memiliki efek berlipat karena berputarnya uang dari orang ke orang yang lain. Sebaliknya, keberadaan bunga, pasar keuangan, dan judi secara langsung adalah faktor-faktor yang menghalangi perputaran harta.

2. Menciptakan stabilitas keuangan dunia.

Dengan diterapkannya sistem keuangan Islam (mata uang Islam dinar dan dirham, larangan riba6 dan penerapan ekonomi berbasis sektor riil yang melarang spekulatif di pasar keuangan derivatif7) akan tercipta stabilitas keuangan dunia. Setelah lebih dari 14 abad daya beli/nilai tukar dinar memiliki nilai yang tetap. Hal ini terbukti dengan daya beli 1 dinar pada zaman Rasulullah saw. yang bisa ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Pada saat ini pun 1 dinar dapat ditukarkan dengan 1 ekor kambing (1 dinar sekarang sekitar Rp 800.000) (Iqbal, 2007, hlm. 55).8

3. Tidak mudah diintervensi asing/mandiri.

Negara yang menerapkan sistem keuangan Islam secara komprehensif—sebagaimana telah diuraikan—akan melaksanakan politik swasembada; mengurangi (meminimkan) impor; menerapkan strategi substitusi terhadap barang-barang impor dengan barang-barang yang tersedia di dalam negeri; serta meningkatkan ekspor komoditas yang diproduksi di dalam negeri dengan komoditas yang diperlukan di dalam negeri ataupun menjualnya dengan pembayaran dalam bentuk emas dan perak atau dengan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dengan menerapkan sistem keuangan Islam global yang komprehensif negara menjadi kuat dan mandiri. Niscaya hal tersebut akan menjadikan negara tidak mudah diintervensi oleh pihak asing.9

Khatimah

Berdasarkan uraian tersebut, sistem keuangan Islam mustahil dilaksanakan oleh individu atau sekelompok masyarakat saja. Kita tidak mungkin berharap negara kapitalis sekular akan menerapkan sistem keuangan Islam tersebut. Hanya institusi negara Khilafah yang mampu menerapkan sistem keuangan Islam secara komprehensif.

Berdasarkan kaidah “Mâ lâ yatimm al- wâjib illâ bihi fa huwa wâjib (Selama suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib),” maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang mengemban dan menerapkan syariah Islam (termasuk sistem keuangan Islam), yang akan menghidupkan kita dalam kehidupan yang indah, aman dan menenteramkan dalam limpahan keberkahan Allah ‘Azza wa Jalla. [Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si.; Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam Univ. Muhammadiyah Surakarta]

============================================

Syariah yang Mensejahterakan

Editor Khilafah Magazine10 (2006) menceritakan, pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab, Jazirah Arab dilanda musim paceklik berkepanjangan sehingga penduduk daerah itu membutuhkan bahan makanan dalam jumlah besar. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khaththab meminta bantuan Gubernur Amru bin Ash yang berada di daerah Afrika, respon al-Ash terlihat dari suratnya yang isinya memberitahukan kepada Khalifah bahwa ia telah mengirimkan unta (yang memuat bahan makanan) yang rombongan pertamanya ada di Khalifah (Madinah), sedangkan rombongan terakhirnya ada di al-Ash (Mesir, Afrika).

Pada masa Khalifah Umar ra., di Yaman, misalnya, Muadz bin Jabal sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat.11 Pada masanya, Khalifah Umar bin al-Khaththab mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar (sekitar Rp 8,5 juta/bulan).12

Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Yahya bin Saad diutus Khalifah untuk mendistribusikan dana zakat di Baitul Mal (Kas Negara) untuk rakyat Afrika Utara, namun beliau tidak menemukan seorang pun fakir-miskin yang berhak menerima zakat.13

Peristiwa ini menggambarkan bahwa di dalam sejarah sistem Islam (saat sistem keuangan dan ekonomi Islam diterapkan) dalam naungan Khilafah, tidak ada penduduk Afrika yang fakir-miskin, tidak pernah ada yang terzalimi. Namun sebaliknya, kita perlu mempertanyakan, mengapa negeri-negeri Afrika merasakan penderitaan, kemiskinan dan kesenjangan yang luar biasa sejak negara-negara imperialis Eropa menjajah berbagai negeri di Afrika (abad ke-18) sampai sekarang?

Catatan kaki:

  1. Harta jangan hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS al-Hasyr: 7).
  2. Silakan baca tulisan Ustadz Hafidz Abdurrahman “Soal Jawab: Hukum Pasar Modal” (http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/13/soal-jawab-hukum-pasar-modal/).
  3. Taqyudin an-Nabhani, 2002, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Penerbit: Risalah Gusti, hlm.: 153-167.
  4. M. Sholahuddin, 2007, Asas-asas Ekonomi Islam, Penerbit PT Rajagrafindo Jakarta
  5. Ibid.
  6. Mulya E. Siregar (2001) dalam bukunya: Manajemen Moneter Alternatif. Dalam: Dinar Emas – Solusi Krisis Moneter. Penyunting: Ismail Yusanto dkk. Penerbit: Pirac, SEM Institute, Infid. Jakarta, telah memberi penjelasan tentang dampak dari adanya suku bunga terhadap ketidakstabilan ekonomi tersebut.
  7. Prof. John Gray dari Oxford University menyatakan bahwa motif transaksi murni dalam pasar valas telah berubah menjadi perdagangan derivatif yang penuh dengan motif spekulasi. Hanya 5% dari $1,2 triliun perhari transaksi keuangan yang berorientasi kepada sektor riil dan selebihnya (95%) adalah transaksi spekulatif yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil sama sekali (Adiwarman Karim. 2002, Ekonomi Islam – Suatu Kajian Ekonomi Makro, IIIT & Karim Business Consulting, Jakarta).
  8. Iqbal, M. (2007). Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham. Depok: Spiritual Learning Centre & Dinar Club.
  9. Khilafah Magazine, No. 10/Tahun 1, Juli 2006
  10. Abu Ubaid menuturkan, Al-Amwâl, hlm. 596.
  11. Ash-Shinnawi (2006).
  12. Ibnu Abdil Hakam, Sîrah ‘Umar bin Abdul ‘Azîz, hlm. 59.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine

1 Desember, 2008 Posted by | Moneter | Tinggalkan komentar

Akhir Ekonomi Kapitalis?

Akhir Ekonomi Kapitalis?

Dunia tersentak. Amerika Serikat (AS) yang selama ini menjadi barometer ekonomi dunia dilanda krisis hebat. Akibat krisis yang menimpa negeri Barack Obama itu ekonomi dunia ikut terguncang. Akankah ini menjadi tanda-tanda berakhirnya sistem ekonomi Kapitalisme?

Tanda-tanda kehancuran sistem ekonomi Kapitalisme memang sudah terlihat beberapa tahun terakhir. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998–2001. Bahkan krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di AS.

Roy Davies dan Glyn Davies (1996), dalam buku The History of Money From Ancient time oi Present Day, menguraikan bahwa sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap lima tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Krisis yang menimpa AS mulai tampak dari indeks saham melorot tajam. Sejumlah perusahaan keuangan raksasa dunia bangkrut. Perusahaan perkreditan rumah Fannie Mae dan Freddie Mac yang memberi garansi utang senilai 5,3 triliun dolar AS atau separuh lebih dari utang perkreditan rumah di AS pun ambruk.

Pada akhir masa jabatannya, Presiden George W. Bush harus berjibaku menyelamatkan dua perusahaan tersebut dengan menggelontorkan uang dari kas pajak warga negaranya sebesar 200 miliar dolar AS. Bukan hanya itu, Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi bank AS terbesar juga gulung tikar. Inilah akhir nasib bank terbesar dan tertua yang berdiri tahun 1844. Padahal pada 2007 Lehman masih melaporkan jumlah penjualan sebesar 57 miliar dolar AS. Bahkan Maret lalu Majalah Business Week masih sempat menempatkan perusahaan tersebut sebagai salah satu dari 50 perusahaan papan atas pada tahun 2008.

Perusahaan investasi lain, seperti Merril Lynch, yang bertahun-tahun sempat menjadi raksasa Wall Street, juga bernasib sama. Begitu pula AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar, yang memohon suntikkan dana darurat sebesar 40 miliar dolar AS dari pemerintah AS untuk menghindari kebangkrutan total. Majalah Wall Street Journal menyebutnya dengan kata-kata, “Sistem keuangan Amerika terguncang hingga ke pusarnya.”

Akibat krisis itu, sejumlah institusi keuangan mengalami kerugian yang tidak sedikit; di AS mencapai 300 miliar dolar AS, sedangkan di negara-negara lain diperkirakan 550 miliar dolar AS.

Untuk mengatasi krisis tersebut, sejumlah negara, termasuk AS, mulai menggelontorkan dana miliaran dolar AS ke pasar modal. Cara itu dianggap mampu menopang pasar dan mem-backup likuiditas agar bisa menggerakkan aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian ada yang mengintervensi langsung sampai pada level nasionalisasi sebagian bank, seperti terjadi di Inggris.

Penyebab krisis ekonomi negeri Paman Sam adalah penumpukan hutang nasional yang mencapai 8.98 triliun dolar AS, pengurangan pajak korporasi dan pembengkakan biaya perang Irak dan Afganistan. Yang paling krusial adalah subprime mortgage, yakni kerugian surat berharga properti sehingga membangkrutkan Lehman Brothers, Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS dan Mitsubishi UF.

Krisis yang menimpa AS tersebut mendapat sorotan tajam dari media massa di Eropa, seperti dikutip dalam Pinara.net. Misalnya, harian Italia La Republica yang terbit di Roma berkomentar, “Saat ini Amerika Serikat dilanda resesi yang sangat serius dan menyakitkan. Kini pertanyaanya, seburuk apa fase krisis ini, dan apakah akan dapat meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat secara mendadak?”

Lebih lanjut harian negeri sepak bola itu mengungkapkan, masyarakat Eropa, terutama Bank Sentral Eropa, menyadari hal itu merupakan ilusi dan tetap mengharapkan masih dapat melindungi kawasannya atau menepis dampak dari krisis berat ekonomi di Amerika Serikat. Namun, dalam krisis yang terjadi pada 2008 ini, Eropa tidak akan lagi mampu menahan dampak krisis ekonomi dari Amerika Serikat dan akan ikut tergilas.

Harian Perancis Dernieres Nouvelles d‘Alsace yang terbit di Strassburg juga mengomentari dengan tajam krisis ekonomi dunia. “Di Jerman, serikat buruh menuntut kenaikan gaji sampai 8 persen untuk mengimbangi daya beli yang terus menurun. Di Prancis menurunnya daya beli juga menjadi topik bahasan.”

Harian itu menyatakan, kenyataannya penurunan daya beli ini bukan hanya masalah Prancis saja, tapi juga dialami seluruh negara Eropa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terkoreksi ke bawah. “Krisis kredit di Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya globalisasi moneter,” tulis harian tersebut.

Imbas krisis global juga dirasakan Jerman. Harian yang beredar di Jerman, Der Tagesspiegel, yang terbit di Berlin berkomentar, “Jika tidak seluruh ketakutan menjadi kenyataan, sekarang terlihat betapa buruknya persiapan Jerman menghadapi penurunan konjunktur…Negara tidak mampu lagi mengembalikan kemampuannya untuk bertindak. Politik secara keseluruhan gagal mengambil manfaat dari laju konjunktur. Asuransi kesehatan, yayasan dana pensiunan dan pasaran kerja tidak lagi kebal dari krisis.”

Sorotan tajam media itu menjadi bukti bahwa krisis ekonomi kali ini imbasnya sangat besar. Ketakutan terhadap krisis yang lebih besar kini menyelimuti hampir sebagai besar negara-negara di dunia.

Krisis Lebih Hebat

Membandingkan krisis ekonomi kali ini dengan yang menimpa kawasan Asia periode 1997/1998 memang berbeda. Saat itu, krisis hanya memakan korban negara-negara seperti Thailand, Korea, Malaysia, dan Indonesia. Namun, krisis keuangan yang menghantam AS kini justru berimbas kemana-mana, termasuk sejumlah negara di Asia, tak terkecuali Indonesia.

Berbagai kalangan sebenarnya sudah memperkirakan dampak krisis keuangan di AS akan menjadi krisis global. Hal ini karena banyak negara yang ketergantungannya terhadap AS sangat tinggi, baik di pasar keuangan maupun kegiatan ekspor-impor.

Krisis keuangan yang menimpa AS jelas berimbas ke Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus anjlok, bahkan nilai IHSG juga berada pada level tidak sehat. Bursa saham sempat istirahat beberapa hari.

Parahnya, krisis ekonomi berdampak pada produk Indonesia yang menjadi andalan ekspor. Padahal saat krisis ekonomi 1997/1998, ekspor berbagai komoditi yang menjadi penghasil devisa negara, terutama produk pertanian (seperti minyak sawit, karet, kakao dan kopi), justru booming. Produk ekspor tersebut mendapatkan nilai lebih tinggi karena dibayar dengan nilai tukar dolar AS.

Namun, kali ini produk pendulang devisa negara itu tidak bisa mengelak dari krisis. Harga komoditi pertanian seperti minyak sawit dan karet di pasar dunia anjlok. Padahal beberapa bulan sebelumnya kedua komoditi itu sempat menduduki posisi tertinggi. Harga minyak sawit semula berada pada kisaran 1.000 dolar AS/ton turun menjadi 565 dolar AS/ton. Begitu juga harga karet pada Juni lalu masih sebesar 322 sen dolar AS/kg, tetapi Oktober 2008 tinggal 167 sen dolar AS/kg. Ini semua karena banyak buyer di luar negeri yang membatalkan kontrak membeli minyak sawit dan karet.

Ekonom UGM Sri Adiningsih memprediksi, krisis ekonomi 1998 bisa saja terjadi lagi. Apalagi sejauh ini Pemerintah Indonesia belum mempunyai langkah strategis mengantisipasi dampak krisis finansial AS. “Jika krisis finansial AS tidak segera teratasi maka dampaknya terhadap perekonomian Indonesia bisa lebih buruk dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1997/98,” katanya.

Bahkan Tim Indonesia Bangkit (TIB) mengkritik pilihan Bank Indonesia dan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi krisis ekonomi. Pengamat Ekonomi dari TIB, Hendri Saparini, menilai kebijakan uang ketat (tight money policy) menunjukkan bahwa Pemerintah SBY tidak belajar dari pengalaman krisis tahun 1998 dan masih tunduk pada resep IMF/Bank Dunia. Padahal dua lembaga itu telah gagal dan terbukti mengakibatkan krisis moneter 1998 berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.

Menurut Hendri, sebelum terjadi krisis hebat yang menimpa Indonesia, sampai Agustus 1997, keadaan makro ekonomi masih terkendali. Namun, IMF menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan pengetatan uang. Saran itu diamini Pemerintah. “Kebijakan itu akhirnya memporakporandakan sektor keuangan Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, kata Hendri, saran IMF yang telah terbukti menyesatkan kembali dipatuhi Bank Indonesia (BI). Mendapat sokongan Menteri Keuangan/Menko Perekonomian, Sri Mulyani, Gubernur BI Boediono memutuskan menaikkan tingkat suku bunga. Keputusan itu memang tidak lepas dari bisikan IMF yang dua bulan sebelumnya menyarankan Pemerintah Indonesia segera manaikkan suku bunga.

Padahal hampir semua negara seperti AS, Eropa, Cina, Jepang, Malaysia dan negara lainnya mengambil langkah menurunkan tingkat suku bunga untuk mengantisipasi kekeringan likuiditas. Langkah BI menaikkan suku bunga membuktikan Menteri Keuangan SBY-JK dan Gubernur Bank Indonesia tidak belajar dari kesalahan masa lalu. “Mereka juga tidak mampu mencari kebijakan terobosan. Yang tampak justru watak aslinya yang sangat mendukung saran IMF meski terbukti telah menjerumuskan Indonesia pada 1998,” tegasnya.

TIB juga menyesalkan langkah Tim Ekonomi SBY yang menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk BUMN agar mem-buy back hingga 50% saham. Pemerintah berharap dana sebesar itu dapat mengangkat sementara harga saham. Padahal cara ini justru berpotensi mendorong penyalahgunaan dana publik dan kemungkinan akan menjadi kasus BLBI jilid II. “Dana yang seharusnya diprioritaskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi UKM dan memacu sektor riil malah dialihkan untuk melindungi spekulan,” katanya.

Hendri menilai, kebijakan tersebut menunjukkan bukti keberpihakan Pemerintah SBY lebih besar kepada investor asing ketimbang rakyat banyak. Perlu diketahui, lebih dari 60% permainan saham di lantai bursa justru dikuasai investor asing.

Salah dari Akarnya

Krisis yang melanda belahan dunia, terutama yang menimpa negara utama pengusung ekonomi kapitalis, yakni AS, menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam sistemnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang terjadi bukan sekadar karena persoalan teknis ekonomi, tetapi lebih karena pondasi ekonomi Kapitalisme yang rapuh.

Dalam pernyataan sikapnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto mengatakan, ada tiga sebab yang membuat ekonomi kapitalis kini mati suri. Pertama: sistem ekonomi kapitalis telah menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang, kemudian menjadikan dolar AS sebagai pendamping mata uang di negara-negara dunia. Akibatnya, goncangan ekonomi sekecil apapun di AS akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain. Sebab, sebagian besar cadangan devisa negara-negara di dunia di-cover dengan dolar AS yang nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera. Karena itu, selama emas tidak menjadi cadangan mata uang, krisis ekonomi seperti ini akan terus terulang.

Kedua: ungkap Ismail, hutang-hutang ribawi alias bunga-berbunga telah menciptakan masalah perekonomian yang besar. Bahkan kadar hutang pokoknya terus menggelembung sesuai dengan prosentase bunga yang berlaku sehingga menyulitkan negara/individu mengembalikan pinjamam. Krisis pengembalian pinjaman itu membuat roda perekonomian berjalan lambat.

Ketiga: cacatnya sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yakni transaksi jual-beli saham, obligasi dan komoditi yang tidak disertai dengan adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan; bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli. Ini adalah sistem yang jelas menimbulkan masalah. “Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi karena untung-rugi melalui cara penipuan dan manipulasi,” ujar Ismail.

Di samping itu, adanya produk derivat (turunan) seperti obligasi kolateral dari hutang (collateralised debt obligations), obligasi hutang pembelian rumah (mortgage debt obligations), penukaran kredit jatuh tempo (credit default swaps), semuanya itu, menurut Ismail, merupakan sumber terjadinya kegagalan kredit yang makin memperumit keadaan.

Sebab lain yang membuat hancurnya sistem ekonomi kapitalis adalah kesalahaan memahami fakta kepemilikan. Di mata para pemikir Timur dan Barat, kepemilikan umum adalah kepemilikan yang dikuasai negara, sedangkan kepemilikan pribadi merupakan kekayaan yang dikuasai kelompok tertentu.

Sesuai dengan teori Kapitalisme liberal yang bertumpu pada pasar bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi, negara tidak bisa mengintervensi kepemilikan. Akibat kesalahan memahami fakta kepemilikan, terjadilah goncangan dan masalah ekonomi.

Padahal makna kepemilikan bukan sesuatu yang dikuasai negara atau kelompok tertentu. Setidaknya ada tiga macam bentuk kepemilikan. Pertama: kepemilikan umum; meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk semua yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Dalam hal ini, negara harus mengekplorasi dan mendistribusikan ke rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kedua: kepemilikan negara. Kepemilikan ini diambil negara dari pajak, hasil perdagangan, industri dan pertanian di luar kepemilikan umum. Terakhir: kepemilikan pribadi; kepemilikan ini bisa dikelola individu sesuai dengan hukum syariah.

Kehancuran Sosialisme dan Kapitalisame antara lain karena keduanya menjadikan kepemilikan-kepemilikan ini sebagai sesuatu yang dikuasai negara atau kelompok tertentu (pribadi). Sosialisme gagal dalam bidang ekonomi, karena menjadikan semua kepemilikan dikuasai negara. Sosialisme berhasil dalam perkara yang memang dikuasai negara, seperti industri berat, minyak dan sejenisnya; namun gagal dalam perkara yang seharusnya dikuasai individu, seperti umumnya pertanian, perdagangan dan industri menengah.

Begitu juga yang dialami Kapitalisme. Kehancuran Kapitalisme antara lain karena menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sebaliknya, negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi.

Akhirnya terbukti, sistem Kapitalisme yang selama ini mengatur ekonomi dunia mengalami goncangan yang sangat besar; dimulai dari rontoknya pasar modal, kemudian menjalar ke sektor lain.

Kini sistem Kapitalisme sedang menderita penyakit demam yang parah. Obat yang diberikan dokter-dokter ekonomi harganya sangat mahal, bahkan tidak menjamin kesembuhan. Yang terjadi justru makin membuat perasaan panik. Inilah akhir sistem Kapitalisme, menyusul kematian sistem Sosialisme [Yulianto]

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/akhir-ekonomi-kapitalis/

1 Desember, 2008 Posted by | Analisa | | Tinggalkan komentar